4 Aturan Baru Bikin Tenda Hajatan Di Surabaya, Denda Rp 50 Juta Menanti 

Ringkasan Berita:

• Pendirian tenda hajatan di Surabaya harus memiliki izin. Dan, izin hari ini ini sudah disepakati tidak boleh izin secara langsung ke kepolisian
• Pemohon harus mengajukan izin dan ada keterangan dari RT, RW, dan Lurah
• Tanpa adanya izin, maka pelanggaran tersebut bisa berujung pembongkaran paksa hingga pengenaan denda senilai Rp50 juta.

SURYA.co.id Surabaya -  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak masyarakat tertib menjaga kenyamanan dalam menggunakan fasilitas umum, salah satunya terkait pendirian tenda hajatan di jalan umum.

"Pendirian tenda hajatan di Surabaya harus memiliki izin. Dan, izin hari ini ini sudah disepakati tidak boleh izin secara langsung (kepada kepolisian). Pemohon harus mengajukan izin dan ada keterangan dari RT, RW, dan Lurah," kata Wali Kota Eri ketika dikonfirmasi di Surabaya.

Aturan ini menindaklanjuti sejumlah keluhan masyarakat yang terganggu dengan adanya tenda hajatan tutup jalan.

Tak hanya menyebabkan kemacetan, aktivitas tersebut juga menyebabkan pengguna masyarakat kebingungan mencari jalur alternatif.

Eri mengatakan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengingatkan potensi sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar.

Baca juga: Musim Pengantin Warga Geram Tenda Hajatan Tutup Jalan, Eri Cahyadi Bakal Bahas Standar Perizinan

Tanpa adanya izin, maka pelanggaran tersebut bisa berujung pembongkaran paksa hingga pengenaan denda senilai Rp50 juta.

"Kalau tidak ada izin, maka akan ada sanksi. Sanksinya itu bisa sampai dengan Rp50 juta. Itu nanti yang akan kita sampaikan, sosialisasikan. Maka kita harus tegas seperti ini. Kalau enggak, wong (pengguna jalan) bingung," kata Wali Kota dua periode ini.

Bagi masyarakat yang ingin mendirikan tenda di atas jalan raya harus memenuhi sejumlah ketentuan.

Pertama,

Pengajuan izin dilakukan maksimal 1 minggu sebelum acara.

Kedua,

Pemilik acara juga tetap harus menyiapkan sebagian jalan untuk bisa dilewati.

Baca juga: Harta Kekayaan Wali Kota Maidi yang Larang Hajatan Pakai Menu Prasmanan dan Minta Kotak Kardus Saja

Hal ini bertujuan mengantisipasi layanan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran tetap dapat melintas.

"Maka yang diperbolehkan berapa meter. Bukannya ditutup 3/4 atau kabeh ngono (ditutup semua begitu) yo enggak. Makanya, aturan disepakati kemarin itu adalah harus ada izin RT, RW dan pengantar dari lurah baru izin dikeluarkan oleh Polsek," bebernya.

Ketiga,

Pemohon juga wajib melakukan sosialisasi melalui media soal penutupan jalan satu minggu sebelum acara.

Keempat,

Harus ada jalur alternatif lain sebagai jalur pengganti saat jalan diitutup, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mencari jalur alternatif.

"Jadi, engko ono Satpol-PP ngitung, Dishub iki juga mengantisipasi macetnya. Karena itu, dia harus 7 hari sebelumnya dan harus ada jalan pengganti ketika jalan ini ditutup. Enggak gampang itu yoan (Jadi nanti Satpol-PP dan Dinas Perhubungan juga berhitung untuk mengintip kemacetannya. Karena itu, harus jalur pengganti ketika jalan ini ditutup. Ini juga tidak mudah)," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Dibandingkan berada di jalan, pernikahan diharapkan dapat berada di gedung-gedung pertemuan yang selama ini ada di beberapa wilayah.

Hal tersebut dinilai lebih aman dan relatif tidak mengganggu aktivitas masyarakat.