Imbas Menkeu Purbaya Gelontorkan Dana Rp200 Triliun: Bank Himbara Pusing, Tani Merdeka Nilai Brilian

"Saya bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau Rp 200 triliun saja tidak akan menganggu kondisi saya," ungkapnya.

Menurut Purbaya, penempatan dana pemerintah ke perbankan itu justru akan mendorong bank lebih sustainable maupun perputaran pembiayaan program pembangunan yang lain.

 "Taruh saja di situ terus. Saya nggak perpanjang, biarin seperti itu," tegasnya.

 Berikut imbas gebrakan Purbawa tersebut: 

1. Bank himbara pusing

Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim direktur utama dari masing-masing bank himbara tersebut justru pusing setelah menerima aliran dana kas negara.

 "Jadi Rp 200 triliun, hari Jumat sudah masuk ke perbankan, uangnya sudah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing, mau disalurkan kemana?" ujar Purbaya di Istana Negara Jakarta, Senin (15/9/2025).

Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa aliran dana dari pemerintah itu akan berdampak pada bunga bank, sehingga tidak ada lagi perang bunga. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Paling nggak kalau mereka belum bisa nyalurin, karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi," kata Purbaya.

"Bunga akan cenderung turun itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya," sambungnya.

Bahkan, Purbaya menyebut bahwa ada bank himbara yang sanggup menerima aliran dana sebesar Rp 7 triliun saja. Namun, Purbaya enggan menjelaskan bank mana yang dimaksud.

"Pada waktu saya menyalurkan Rp 200 triliun, bank nya bilang apa? 'saya hanya sanggup menyerap Rp 7 triliun" tutur Purbaya.

2. Tani Merdeka Indonesia anggap langkah Brilian 

Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir memberikan apresiasi tinggi atas langkah cepat yang diambil Purbaya dengan menggelontorkan dana sebesar Rp200 triliun ke Bank Himbara. 

Tani Merdeka Indonesia adalah organisasi petani yang menjadi wadah perjuangan dan aspirasi petani dari tingkat desa hingga nasional.

Organisasi ini lahir untuk mengawal kebijakan pangan, memperjuangkan kesejahteraan petani, serta menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah.