Respons Kocak Jokowi Soal Ijazah SMA Gibran Dipermasalahkan hingga Digugat, Singgung Jan Ethes

Subhan menilai bahwa ijazah luar negeri yang dimiliki Gibran tidak memenuhi ketentuan UU Pemilu. Di sisi lain, KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menerima dokumen tersebut sebagai sah untuk proses pendaftaran.

Polemik terkait ijazah Presiden Joko Widodo dan keluarganya kembali mencuat ke ruang publik. Kasus ini menunjukkan bagaimana isu pendidikan kerap dijadikan pintu masuk untuk menyerang legitimasi politik maupun kredibilitas seseorang. Jokowi, yang sebelumnya pernah menghadapi tuduhan serupa terkait dirinya, kini menyaksikan hal itu menimpa anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pernyataannya di Solo, Jokowi menanggapi isu tersebut dengan nada santai, bahkan disertai gurauan yang menyebut ijazah cucunya, Jan Ethes, mungkin juga akan dipersoalkan. Namun di balik sikap ringan itu, Jokowi tetap menegaskan komitmennya untuk mengikuti proses hukum yang berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia menganggap isu tersebut berlebihan, mekanisme hukum tetap dihormati sebagai jalur penyelesaian.

Dari sisi hukum, gugatan yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan membuka ruang perdebatan mengenai penafsiran syarat pendidikan calon pemimpin dalam regulasi pemilu. Data resmi KPU mencatat bahwa Gibran menempuh pendidikan setara SMA di Singapura dan melanjutkan studi ke Australia. Subhan menilai ketentuan undang-undang hanya mengakomodasi institusi pendidikan di dalam negeri. Perbedaan tafsir inilah yang menjadi inti persoalan.

Secara obyektif, kasus ini menggambarkan dua hal. Pertama, adanya celah dalam regulasi yang memungkinkan tafsir berbeda mengenai pendidikan luar negeri. Kedua, isu politik di Indonesia sering kali bergerak ke arah personal, bahkan sampai menyentuh hal-hal fundamental seperti pendidikan keluarga pejabat.

Apakah persoalan ini berakhir sebagai polemik politik semata atau menjadi preseden hukum baru akan sangat ditentukan oleh proses persidangan yang sedang berlangsung. Publik sendiri memiliki peran penting untuk menilai secara rasional, apakah isu ini murni berkaitan dengan syarat formal pencalonan, atau justru lebih banyak bernuansa politis.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id