Optimalkan Kinerja BUMD, Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Ikuti Prosedur Pembentukan Pansus

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Wacana pembentukan pansus kinerja BUMD terus didesakkan agar disetujui semua fraksi di DPRD Jatim menjelang diparipurnakan, Senin (3/11/2025) besok. 

Salah satunya Fraksi Partai Golkar yang menegaskan bakal mengikuti mekanisme yang berlaku terkait pembentukan pansus karena sejauh ini pihaknya termasuk getol dalam menyoroti kinerja BUMD agar optimal. 

Bahkan beberapa waktu lalu Golkar juga mendorong evaluasi kinerja BUMD melalui pansus yang dibentuk di DPRD Jatim. Sesuai agenda, pembentukan pansus BUMD akan dilakukan dalam rapat paripurna, Senin (3/11/2025) besok. 

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika menjelaskan, karena sudah masuk agenda resmi dewan maka pihaknya siap mengikuti ketentuan yang berlaku. 

"In syaa Allah kita tertib saja sesuai mekanisme, sesuai prosedur," kata Ketua Pranaya saat dikonfirmasi, Minggu (2/11/2025). 

Yudha menyebut, internal dewan sudah memiliki konsentrasi yang sama agar BUMD dapat optimal terutama dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada Pemprov Jatim. 

Terlebih, di tengah tantangan fiskal daerah yang dihadapi Jawa Timur saat ini setelah regulasi terbaru tentang pajak kendaraan bermotor. 

Akibatnya, PAD dari sektor ini menyusut drastis. Tantangan ini ditambah dengan dana Transfer ke Daerah atau TKD yang juga dilakukan pemangkasan. 

TKD Ke Jawa Timur terpangkas sekitar Rp 2 triliun lebih. TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola guna mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam kondisi tersebut, Yudha menyebut BUMD harus optimal sebagai sumber PAD. Sehingga, dewan ingin agar seluruh BUMD yang dimiliki Jawa Timur bisa optimal. "Tentu kita semua ingin menaikkan PAD," ujar politisi muda Partai Golkar ini. 

Selama ini, PAD dari sektor BUMD di Jatim belum sampai Rp 500 miliar. Padahal potensi yang dimiliki bisa lebih dari angka tersebut. Fraksi Partai Golkar berkaca dari provinsi Jawa Tengah yang mampu setor Rp 700 miliar lebih. 

"Apakah kita tidak ingin mengejar itu, salah satunya kita harus membentuk pansus kinerja. Supaya kita bisa mengejar target PAD," terang Yudha. *****