Senin Ini Pembahasan Pansus, Anggota DPRD Jatim Diminta Amati Semua BUMD Milik Pemprov Jatim

"Hasil diskusi kami di DPRD bahwa ketika ada efisiensi anggaran, maka memang harus menambah PAD," kata Deni.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Deddy Humana
surya/Yusron Naufal Putra (yusronnaufal8)
PANSUS BUMD - Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf dikonfirmasi di gedung dewan belum lama ini. Musyafak menjelaskan tentang wacana pembentukan Pansus BUMD yang kini bergulir di DPRD Jatim. 

Tantangan fiskal yang dihadapi Provinsi Jawa Timur saat ini adalah terkait regulasi terbaru tentang pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, PAD dari sektor ini menyusut drastis. 

Tantangan ini ditambah dengan dana Transfer ke Daerah atau TKD yang juga dilakukan pemangkasan Rp 2 triliun lebih. 

TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola guna mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Deni, dalam posisi seperti ini, BUMD diharapkan bisa optimal. Sebagai contoh, Provinsi DKI Jakarta sekalipun ada pemangkasan TKD hingga belasan triliun, tidak terlalu terdampak. Sebab PAD DKI Jakarta kuat. 

Jawa Timur juga perlu melakukan penguatan PAD. "Maka kita melihat salah satu sumbangsih dari PAD adalah BUMD," ungkap politisi muda PDI Perjuangan ini. *****

 

 

 

Sumber: Surya
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved