Motor Baru Untuk Kades Tidak Urgent, Bupati Jombang Diminta Fokus Janji Satu Dusun Satu Wira Usaha

“Kami minta bupati meninjau kembali rencana itu. Motor yang ada sekarang masih layak, belum perlu diganti,” ujar Subaidi.

Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Deddy Humana
surya/Anggit Puji Widodo (anggitkecap)
LUPA EFISIENSI - Ketua Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Jombang, M Subaidi Muchtar meminta bupati tinjau ulang pengadaan motor untuk kades. 

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Rencana Pemkab Jombang membelikan sepeda motor untuk operasional kerja seluruh kepala desa (kades) menuai sorotan tajam dari DPRD setempat. 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jombang sekaligus Ketua Fraksi PKB, M Subaidi Muchtar, menilai program tersebut tidak mendesak dan perlu dikaji ulang.

Saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025), Subaidi menegaskan bahwa kendaraan dinas yang saat ini dimiliki para kades masih layak digunakan. 

Ia meminta Bupati Warsubi tidak terburu-buru menjalankan program pengadaan motor baru tanpa mempertimbangkan urgensinya.

“Kami minta bupati meninjau kembali rencana itu. Motor yang ada sekarang masih layak, belum perlu diganti,” ujar Subaidi.

Subaidi juga menyoroti minimnya komunikasi antara pemda dengan DPRD terkait rencana tersebut. Menurutnya, baik banggar maupun komisi-komisi di dewan sama sekali belum pernah diajak membahas program pengadaan motor baru itu.

“Tidak pernah ada pembahasan, baik di banggar maupun di komisi. Bahkan dalam masa kampanye pun, program sepeda motor untuk kepala desa itu tidak pernah disebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Subaidi menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan visi-misi Bupati Jombang yang berfokus pada pelayanan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan. 

Ia menilai, kebutuhan desa seharusnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing, bukan diseragamkan.

“Kalau bicara pelayanan, banyak desa justru butuh kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah atau barang warga. Itu lebih bermanfaat daripada motor PCX yang kesannya buat touring, bukan pelayanan,” kata Subaidi.

Terkait wacana pemanggilan dinas terkait untuk dimintai klarifikasi, Subaidi menilai hal itu belum diperlukan. Ia berharap jajaran perangkat daerah lebih peka terhadap arah kebijakan kepala daerah.

“Kalau tim anggaran dan pembantu bupati itu sensitif terhadap visi misi Bupati, mereka mestinya sudah tahu mana yang prioritas. Jadi tidak perlu dipanggil,” tuturnya.

Sebagai mantan juru bicara tim kampanye bupati, Subaidi mengaku memahami betul janji politik yang disampaikan saat masa pemilihan. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tetap fokus pada program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

“Saya paham betul visi misinya. Harusnya fokus pada program pemberdayaan ekonomi, seperti janji Satu Dusun Satu Wira Usaha. Itu yang harus jadi prioritas dalam Asta Cita Membangun Desa,” kata Subaidi.

Ia pun menutup pernyataannya dengan pesan agar seluruh jajaran Pemkab Jombang tidak berpikir neko-neko selain kepentingan masyarakat

Sumber: Surya
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved