TKD Susut Rp 2,8 Triliun, Sekdaprov Jatim Minta 11 Kementrian Biayai Program Daerah Rp 10 Triliun

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA – Pemprov Jatim tidak hanya menyiasati dampak berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 2,8 triliun tahun depan.

Tetapi juga berupaya agar program pembangunan daerah tidak ditangani sendiri, namun juga menarik campur tangan pemerintah pusat.

Caranya, meminta pusat membiayai program-program pembangunan di Jatim dengan usulan anggaran sebanyak Rp 10 triliun.

Usulan itu dilontarkan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono saat Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Kampus IPDN Jatinangor, Rabu (29/10/2025). 

"Usulan ini menindaklanjuti permintaan Kemendagri, dan Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa usulan yang menjadi prioritas pada 2026. Tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD Jatim karena keterbatasan fiskal akibat pengalihan dana transfer daerah, di mana Jatim mengalami pengurangan Rp 2,8 triliun," jelas Adhy.

Ia menyampaikan, dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026 yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pemprov Jatim pun mengajukan beberapa usulan program strategis lintas Kementerian dengan total nilai Rp 10,047 triliun melalui 11 kementrian dan satu lembaga non kementrian.

Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025 dan Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.

"Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan," paparnya.

Dari total usulan program senilai Rp 10 triliun itu, Adhy menjelaskan, sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun. 

Dana tersebut untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah serta penyediaan air bersih.

Kemudian usulan untuk Kementerian Kesehatan senilai Rp 426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai. 

Usulan sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.

Kemudian usulan kepada Kementerian Perhubungan senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan Sumenep kepulauan.

Usulan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.