DPRD Jatim Dorong Pembentukan Pansus BMD, Deni Wicaksono Tak Tutup Peluang Pembubaran Atau Merger

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Dorongan pembentukan Pansus BUMD semakin mengeras di DPRD Jatim. Hal itu dibenarkan Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono karena para wakil rakyat ingin BUMD optimal sebagai penopang pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jawa Timur. 

Pemprov Jatim sedianya memiliki 7 BUMD dengan 51 persen saham mayoritas dan 3 BUMD (Penyertaan) dengan saham minoritas. 

Namun dari kacamata dewan, tidak semua BUMD tersebut dalam kondisi prima dan optimal dalam menyumbangkan PAD. 

"Hasil diskusi kami di DPRD bahwa ketika ada efisiensi anggaran, maka memang harus menambah PAD," kata Deni saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (29/10/2025). 

Tantangan fiskal yang dihadapi Provinsi Jawa Timur saat ini adalah regulasi terbaru tentang pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, PAD dari sektor ini menyusut drastis. 

Tantangan ini ditambah dengan dana Transfer ke Daerah(TKD) yang juga dilakukan pemangkasan.  TKD untuk Jawa Timur pada 2026 akan terpangkas sekitar Rp 2 triliun lebih. 

TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola guna mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Deni, dalam posisi seperti ini BUMD diharapkan bisa optimal. Sebagai contoh, provinsi DKI Jakarta sekalipun ada pemangkasan TKD hingga belasan triliun, tidak terlalu terdampak. 

itu karena PAD DKI Jakarta kuat dan Jawa Timur juga perlu melakukan penguatan PAD.  "Maka kita melihat salah satu sumbangsih dari PAD adalah BUMD," ungkap politisi muda PDI Perjuangan ini. 

Dewan tidak memungkiri ada BUMD yang sudah memberikan sumbangsih besar ke PAD Jawa Timur, seperti Bank Jatim.

Namun beberapa BUMD lainnya perlu terus didorong agar bisa memaksimalkan kinerja untuk juga menyetorkan PAD secara optimal. Apalagi penyertaan modal terhadap BUMD juga besar. 

"Kalau BUMD yang seyogianya menjadi penyumbang PAD tetapi malah menjadi beban, nah ini kan harus kita evaluasi," jelas Deni. 

Deni masih enggan berandai-andai apakah pansus ini akan berujung rekomendasi tentang pembubaran BUMD tertentu yang dinilai tidak efektif. 

Hanya saja, Deni tak menutup peluang ini. Jika dalam prosesnya menemukan BUMD maupun anak perusahaan yang tidak efektif, tentu opsi pembubaran bisa direkomendasikan. 

Termasuk penggabungan atau merger beberapa BUMD. "Tetapi kita harus melihatnya secara menyeluruh dulu," jelasnya. 

Lebih jauh, Deni menegaskan bahwa saat ini DPRD Jatim serius dalam mengupayakan rencana pembentukan Pansus kinerja BUMD ini. 

Terlebih sudah masuk dalam agenda rapat paripurna DPRD Jatim yang akan berlangsung pada 3 November mendatang. 

Komunikasi lintas fraksi saat ini terus dilakukan. "Jadi keyakinan saya tanggal 3 November besok Pansus ini akan disetujui bersama," ungkap Deni. *****