Raker Penyusunan RKA Bakesbangpol Deadlock, Akibat Oknum PNS Nekat Tantang Anggota DPRD Pasuruan

“Ini kan menujukkan kalau perencanannya tidak matang, karena Bakesbangpol tidak tahu kemampuan alat dan mesin di kantornya sendiri,” tambahnya.

PNS Bakesbangpol Menantang Dewan

Hanya saja, teguran dewan ini tidak mendapat respons yang baik dari salah satu PNS di Bakesbangpol. Informasi yang diterima, oknum PNS itu justru menantang dewan.

“Bapak ngomong apa, saya tidak takut DPR, saya juga tidak takut dipindah dari dinas,” kata politisi Partai Gerindra menirukan apa yang diucapkan PNS tersebut.

Hal itu membuat suasana rapat tidak kondusif. Ia menyebut anggota dewan geram karena sikap PNS yang seolah tidak mau diingatkan.

“Kami ini di DPRD punya fungsi kontrol dan budgeting, makanya kalau kami menyarankan cukup diterima dan diperbaiki saja RKA-nya,” paparnya.

Bukan justru tidak menerima masukan dan menantang seperti ini. Kasiman menilai, postur anggaran Pemkab Pasuruan tahun depan itu harus proporsional.

Dan juga harus tepat sasaran dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Alokasi anggaran untuk item yang tidak penting ditangguhkan sementara.

“Jadi kesimpulannya dalam menyusun RKA harus bijak dalam memilah dan memilih kegiatan. Ini dinas kami ingatkan dan beri masukan,” ungkapnya.

Anehnya, masukan ini tidak diterima dengan baik dan PNS itu justru marah, menantang balik dewan. “Etikanya tidak ada sama sekali,” tuturnya.

Rapat kerja ini, kata Kasiman, tujuannya adalah menyelaraskan apa yang menjadi prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi - misi Bupati - Wakil Bupati Pasuruan.

“Kami semua tahu, paparan APBD tahun 2026 sudah dijelaskan bupati. Dan dana Transfer ke Daerah (TKD) dipotong 24 persen lebih. Ini menjadi tantangan,” jelasnya.

Karena itu, Kasiman menyebut penyusunan RKA tahun depan harus benar - benar cermat, bijak agar semua kepentingan masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Ketua Komisi I DPRD Pasuruan, Rudi Hartono juga menyayangkan sikap salah satu oknum PNS di Bakesbangpol itu.

Menurut Rudi, sikap PNS ini tidak menunjukkan etos kerja yang baik karena tidak menghargai masukan yang disampaikan dewan.

“Kami ini punya fungsi budgeting, jadi berhak untuk memberikan pertimbangan ketika ada anggaran belanja yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.