Pemprov Jatim Kucurkan Rp 7 Miliar Ke Situbondo, Dipecah Menjadi 8 Program Pengentasan Kemiskinan

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyerahkan sejumlah bantuan untuk ratusan warga Situbondo, Selasa (9/9/2025).

Program bantuan Pemprov Jatim yang mencapai Rp 7 miliar lebih itu diserahkan langsungdi Pendopo Kawedanan Besuki.

Ada delapan jenis bantuan yang diprioritaskan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Situbondo.

Di antaranya, asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD), alat bantu mobilitas bagi lanjut usia dan disabilitas, bantuan sosial kepada lansia (PKH Plus), bantuan kemiskinan ekstrem, bantuan kewirausahaan inklusif dan produktif (KIP) Putri Jawara dan KPM Jawara.

Bantuan  program pemberdayaan BUM Des, program desa berdaya dan program jatim puspa, bantuan operasional pedamping PKH Plus serta tali asih bagi TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan Tagana (Taruna Siaga Bencana).

Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novy Widiani mengatakan, bantuan sosial dari dana alokasi khusus untuk Kabupaten Situbondo mencapai Rp 7,329 miliar.

Menurutnya, bantuan itu disalurkan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. "Hari ini kita menyaksikan tiga program sekaligus," kata Novy.

Yang pertama, kbantuan sosial berupa pemberdayaan jaminan perlindungan sosial. Bahkan bantuan ini diberikan kepada warga yang tidak produktif, yaitu lansia 70 tahun ke atas dan warga disabilitas. "Bantuan uang ini berupa cash transfer yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.

Novy juga menjelaskan, bantuan ini untuk pemberdayaan masyarakat usia produktif dan miskin dengan memberikan bantalan ekonomi.

"Seperti Jatim Jawara dan Jatim Puspa, mereka sehat tetapi perlu diberi bantuan ekonomi. Kita tidak sembarangan menyalurkan,  melainkan kepada mereka yang memiliki embrio usaha," jelasnya.

Untuk bantuan ketiga, Novy menjelaskan program ini merupakan bantuan keuangan khusus berupa PMD juga perlindungan terhadap program nasional yang selesai namun diberikan bantalan ekonomi. 

Sedangkan untuk bantuan Bumdes dan desa berdaya, lebih pada ketenagaan dan eksistensi pada stabilisasi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai angka kemiskinan di Jatim, Novy mengungkapkan masih di angka 9,59 persen dan terus diupayakan menurun sesuai target 9,1 persen pada tahun 2026 mendatang. "Untuk angka kemiskinan ekstrem berkisar 0,66 persen dan kita terus menekan agar zero," harapnya.

Sementara Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak mengatakan, penyerahan bansos itu bukan hanya sekedar bantuan, melainkan bentuk pendampingan. "Makanya hari ini penekanannya bukan hanya manfaat yang diberikan ke masyarakat, tetapi juga pada pilar sosial," ujar Emil.

Terutama para TKSK yang selalu melakukan monitoring terhadap data-data penerima bantuan sosial. Sehingga dengan peran TKSK itu, pihaknya bisa mengupdate dan memutakhirkan data tersebut.