Dorong Evaluasi Kenaikan PBB, Wagub Emil Koordinasi dengan Dirjen Keuda Kemendagri

SURYA.CO.ID, SURYABAYA - Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ramai diperbincangkan masyarakat mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Untuk memastikan langkah yang diambil tepat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak segera melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong evaluasi atas kenaikan PBB yang dinilai membebani warga.

“Pasca berkonsultasi, kami juga sudah memohon arahan agar bisa mendorong evaluasi PBB,” ujar Emil Dardak melalui akun resmi media sosialnya, Sabtu (16/8/2025).

Baca juga: PBB Naik Hingga 1000 Persen di Jombang, Wagub Jatim : Jangan Memberatkan Warga, Ekonomi Sedang Sulit

Emil mengungkapkan pasca dirinya melakukan komunikasi dan meminta arahan kepada Dirjen Keuangan Daerah, ia sudah mendapat jawaban dari Wamendagri dan Dirjen Keuangan Daerah yang menyatakan langkah yang diambil sudah sesuai dengan arahan dari Mendagri.

"Alhamdulillah, kami telah mendapatkan pernyataan dari Mendagri melalui Wamendagri dan Dirjen Keuangan Daerah. Intinya, langkah yang kami ambil sudah sesuai dengan arahan Mendagri,” ungkap Emil.

Baca juga: Tak Bebani Rakyat, Diskon PBB-P2 Hingga 40 Persen di Kota Mojokerto Bisa Dorong Ketaatan Bayar Pajak

Mantan Bupati Trenggalek ini juga menyampaikan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah memberi amanah kepadanya untuk mencermati situasi kenaikan PBB, agar tidak menimbulkan dampak yang dapat membebani masyarakat.

“Ibu Gubernur menekankan agar kenaikan PBB jangan sampai terlalu membebani warga,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Emil menegaskan meskipun mekanisme banding tetap tersedia bagi masyarakat, langkah antisipatif pemerintah daerah sangat penting. 

Ia berharap, pemerintah kabupaten dan kota juga dapat proaktif tidak hanya menunggu mekanisme banding dan segera untuk melakukan penyisiran sehingga dapat menindaklanjuti temuan kenaikan PBB yang dinilai tidak wajar.

Baca juga: Penilaian Pakar Kebijakan Publik Untag Surabaya Soal Kenaikan PBB Berujung Protes

“Kami meminta pemkab dan pemkot tidak hanya menunggu mekanisme banding, melainkan segera melakukan penyisiran atas obyek pajak yang mengalami kenaikan signifikan untuk bisa dievaluasi,” tuturnya.

Terakhir, Emil juga mendapatkan informasi dari Wamendagri dan Dirjen Keuangan Daerah bahwa Kementerian Dalam Negeri akan segera menerbitkan Surat Edaran terkait kenaikan PBB. 

Sehingga, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki acuan lebih kuat untuk berseiring dalam menindaklanjuti permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat.

“Kami diinfo Wamen dan Dirjen bahwa Surat Edaran diterbitkan terkait kenaikan PBB ini,” pungkasnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS