Bupati Jombang Jabat Wakil Bendahara APKASI, Ingin Daerah Lepas Dari Ketergantungan Anggaran Pusat

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Bupati Jombang, Warsubi mendapat penugasan penting setelah mengikuti Munas APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) periode 2025-2030. 

Usai pelantikan, Kamis (16/7/2025), Warsubi diamanahi sebagai Wakil Bendahara Umum APKASI.

Masuknya Warsubi dalam jajaran pengurus itu diresmikan saat pelantikan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Pelantikan dimulai pukul 09.00 WIB itu dihadiri sejumlah tokoh nasional, seperti Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal; Menko Bidang Perekonomian sekaligus Menteri Pangan, Zulkifli Hasan, dan Menteri Desa, Yandri Susanto. 

Dalam sambutannya, Tito Karnavian menekankan bahwa APKASI harus menjadi penghubung efektif antara pemerintah pusat dan kabupaten. 

Menurutnya, tata kelola yang transparan dan akuntabel merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah.

"Organisasi ini bukan sekadar tempat berkumpul kepala daerah, tetapi harus menjadi alat strategis untuk mendorong reformasi birokrasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ucap Tito.

Ketua Umum APKASI terpilih, Bursah Zarnubi menyoroti bahwa mayoritas program pembangunan nasional bergulir di level kabupaten.  Ia menekankan pentingnya peran APKASI dalam memastikan efektivitas pelaksanaannya.

"Lebih dari 60 persen pembangunan nasional berlangsung di kabupaten. Maka APKASI harus hadir sebagai jembatan konkret antara kebijakan pusat dan realitas di lapangan," jelas Zarnubi.

Menanggapi amanah baru tersebut, Abah Warsubi menyampaikan harapannya agar APKASI mampu menghadirkan perubahan nyata di tingkat daerah. 

Ia menyoroti pentingnya penciptaan peluang pendapatan baru serta penyederhanaan proses perizinan untuk menarik investasi.

“APKASI harus menjadi motor penggerak bagi kabupaten-kabupaten untuk keluar dari ketergantungan anggaran pusat. Kita harus optimalkan BUMD, permudah perizinan, dan ciptakan iklim investasi yang pro-swasta,” kata Warsubi dalam keterangan yang diterima awak media, Jumat (18/7/2025).

Ia juga mendorong dibentuknya forum lintas kementerian guna menyelesaikan tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Menurutnya, hal itu menjadi hambatan klasik yang harus segera dituntaskan.

“Seringkali daerah punya solusi, tetapi terhambat aturan di atasnya. APKASI harus hadir sebagai penyambung suara dan solusi konkret,” terangnya.

Dengan posisi barunya di jajaran pengurus APKASI, Warsubi membawa semangat perubahan dan kolaborasi. 

Ia berharap jabatan ini bukan sekadar simbol, tetapi amanah yang akan dijalankan untuk menguatkan daerah dan menyejahterakan masyarakat secara nyata.  *****