4 Pulau Aceh ke Sumut, Diduga Hadiah Tito untuk Jokowi? Bobby Nasution: Kalau Hadiah, Kirim ke Solo

SURYA.CO.ID - Polemik peralihan administrasi empat Pulau Aceh masuk Sumatera Utara makin memanas. Isu ini bahkan berkembang ke ranah politik setelah muncul anggapan bahwa pengalihan ini merupakan “hadiah” dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Empat Pulau Aceh yang dipersoalkan adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang. 

Pulau-pulau tersebut berada di pesisir barat Sumatera dan sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Aceh, namun kini tercatat di wilayah administratif Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Baca juga: Sosok Muzakir Manaf atau Mualem, Gubernur Aceh Tolak 4 Pulau Masuk Sumatera Utara, Eks Panglima GAM

Bobby Nasution Bantah Hadiah untuk Jokowi 

Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution dengan tegas membantah anggapan bahwa pengalihan empat pulau ini adalah bentuk hadiah politik untuk Presiden Jokowi. 

“Kalau itu hadiah untuk Pak Jokowi, ya kirimnya ke Solo dong, bukan ke Sumut,” kata Bobby, Kamis (12/6/2025), usai rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut. 

Menurutnya, proses pemindahan administrasi pulau itu sudah berlangsung lama dan melibatkan prosedur panjang. 

“Ngomongin pulau itu pahamin dulu prosesnya, berapa lama ya,” ujar menantu Presiden ke-7 Jokowi tersebut. 

Bobby bahkan mempertanyakan logika pemberian pulau sebagai hadiah. 

“Hadiah itu apa sih, memang pulau bisa dipindahin begitu aja? Kalau hadiah buat Pak Jokowi, kenapa enggak ke Solo?” ucapnya. 

Ia menegaskan bahwa jika memang ada “hadiah”, maka itu lebih tepat ditujukan untuk Bupati Tapanuli Tengah. 

“Jatuhnya tetap Kabupaten Tapteng loh. Hadiahnya bukan ke Bobby, hadiahnya ke Masinton,” lanjut Bobby, menyebut politisi DPR RI Dapil Sumut. 

Siap Bahas Bersama Pemerintah Pusat 

Bobby juga mengaku siap jika Pemerintah Aceh ingin membahas ulang soal kepemilikan pulau, asalkan dibahas langsung bersama Mendagri di Jakarta. 

“Kalau mau tarik, tarik. Enggak ada masalah. Bahas kepemilikan jangan di sini atau di Aceh, gak akan selesai. Ayo bahas bareng di Jakarta,” tegasnya. 

Ia juga mengungkapkan, dirinya belum memegang data pasti soal potensi minyak dan gas (migas) di empat pulau itu. 

“Kalau potensi secara geografis pasti ada. Tapi data migas, saya gak pegang,” ujarnya. 

Namun, jika ada potensi alam yang bisa dimanfaatkan, Bobby menyatakan terbuka untuk bekerja sama dengan Pemerintah Aceh. 

“Kalau memang ada potensi, ayo sama-sama. Tapi kalau tetap milik Sumut, ya kita yang kelola,” tandasnya. 

Gubernur Aceh: Pulau Itu Milik Kami 

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem bersikeras bahwa keempat pulau itu adalah milik Aceh secara historis, administratif, hingga penduduk. 

“Itu hak kami, kewajiban kami, wajib kami pertahankan. Pulau itu milik kami, milik Pemerintah Aceh,” katanya usai rapat bersama Forbes DPR/DPD RI, DPR Aceh, dan tokoh masyarakat, Jumat (13/6/2025). 

Mualem juga menyatakan akan menemui Kemendagri pada 18 Juni mendatang untuk menyampaikan keberatan resmi. 

Muzakir juga menolak wacana kerja sama pengelolaan seperti yang ditawarkan Gubernur Sumut. 

“Tidak kami bahas itu. Macam mana kami duduk bersama, itu kan hak kami. Kepunyaan kami, milik kami. Wajib kami pertahankan,” tegasnya. 

Pemerintah Aceh menilai, jika pulau-pulau itu tidak dikembalikan, maka akan menjadi preseden buruk bagi kedaulatan administratif wilayah yang telah diakui sejak lama.