Cara Cek BSU 2025 Rp 600 Ribu yang Cair Mulai Hari Ini di BRI, BNI dan Mandiri, Pantau Pakai HP

Ada kelompok pekerja yang dipastikan tidak menerima BSU 2025.

Hal tersebut diketahui setelah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meneken Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, Senin (2/6/2025).

Lalu, siapa saja kelompok yang tidak masuk penerima BSU Juni-Juli 2025?

Kelompok yang tidak terima BSU Juni-Juli 2025

Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 mengatur sejumlah syarat penerima BSU Juni-Juli 2025.

Syarat tersebut mencakup:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025
• Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan.

Selain itu, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 juga mengatur beberapa kriteria pekerja yang tidak masuk kelompok penerima BSU Juni-Juli 2025.

Simak daftarnya berikut ini:

• Pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah dikecualikan bagi aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Pekerja atau buruh yang sedang menerima Program Keluarga Harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah disalurkan.
• Bunyi Pasal 3 ayat (1) adalah, ”bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah diberikan kepada pekerja/buruh.”

Jadwal pencairan BSU Juni-Juli 2025

Pemerintah dijadwalkan mulai menyalurkan BSU pada Kamis (5/6/2025).

Bagi pekerja yang telah memenuhi persyaratan, mereka cukup memantau rekening bank masing-masing untuk memastikan apakah dana bantuan sudah masuk.

Selain itu, penting juga untuk mengikuti informasi resmi dari pihak kelurahan atau tempat kerja yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta Kementerian Ketenagakerjaan guna mengetahui jadwal pencairan BSU secara lebih detail.

Cara cek BSU Juni-Juli 2025

Untuk mendapatkan BSU, salah satu syarat utama adalah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menerima bantuan sosial (bansos) lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memverifikasi status mereka melalui platform resmi masing-masing.