Wawancara Eksklusif Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, Optimisme Tinggi dari Kursi Legislatif

SURYA: Adakah program-program sosial hasil inisiasi DPRD Jombang untuk meningkatkan kualitas pendidikan santri?

Hadi Atmaji: Untuk santri, bisa langsung bicara soal TPQ. Kalau ke pesantren, pastinya pihaknya sudah memiliki program, namun fokus DPRD untuk tahun ini dan tahun depan adalah untuk memfasilitasi TPQ di Jombang.

Di Jombang terdapat 2.507 TPQ, itu butuh perhatian. Ada 7.500 guru TPQ di Kabupaten Jombang yang semua dasar berkerjanya itu ikhlas.

Mereka mendirikan TPQ, ada anak yang belajar Al-Quran di sana, tidak ada honor disitu, yang ada hanya tunjangan. Kalau honorer itu, mereka bekerja di sebuah lembaga dengan sistem honor.

Kalau para guru TPQ ini tidak ada honor, yang ada hanya tunjangan, dan itu sangat kecil dari Pemerintah Daerah.

Mudah-mudahan kami bisa mengalokasikan untuk tunjangan bisa lebih lagi.

Jombang ingin dijadikan kota pendidikan yang bisa memadukan antara agama dengan ilmu serta teknologi, pesannya seperti itu.

Modalnya sudah ada. Santri-santri mulai dari pelosok negeri, bagaimana Jombang menyambut itu dengan lembaga pendidikan yang bisa mengayai semua pihak salah satunya kedepan kita harus punya lembaga pendidikan yang bertaraf internasional.

SURYA: Terkait program pemerintah pusat yang saat ini sudah berjalan di daerah seperti Makan Bergizi Gratis. Bagaimana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Jombang?

Hadi Atmaji: Kewenangannya berada di Badan Gizi Nasional, bukan di Pemerintah Daerah. Terdapat tiga sistem yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional.

Pertama, bekerja sama dengan TNI dan badan usaha, mereka menyediakan lahan. Yang membangun lahan dan peralatan adalah Badan Gizi Nasional. 

Kedua, bekerja dengan Pemerintah Daerah, di mana daerah menyediakan tanah dan yang membangun mengelola secara keseluruhan adalah Badan Gizi Nasional. Ada yang bekerja dengan yayasan maupun pondok pesantren.

Yayasan dan pondok pesantren ini sama, yayasan menyediakan lahan dan pembiayaan operasional.

Masing-masing titik layanan itu paling tidak melayani 3.000 penerima manfaat, baik itu siswa, ibu hamil, maupun anak balita, itu yang harus dikelola oleh satu dapur pelayanan.

Ketiga, dapur pelayanan, semua yang mengerjakan adalah dari Badan Gizi Nasional.