Wawancara Eksklusif Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, Optimisme Tinggi dari Kursi Legislatif

Jika dibandingkan dengan Wonosalam, akses menuju lokasi juga masih terbatas.

Kita selama ini jika ke Wonosalam, yang bisa dijaring itu mungkin wisatawan yang memiliki keuangan di bawah Rp 1 juta. Artinya, kalaupun bermalam juga bermalam yang lebih menyatu dengan alam tidak dengan hotel berbintang.

Butuh juga infrastruktur yang bisa menyanggah dengan pariwisata di antaranya hotel, pengembangan pariwisata yang lain, serta hiburan.

SURYA: Jombang sebagai kota santri masih terkendala infrastruktur (masih sedikit hotel bintang dan tak ada gedung convention) ketika akan menggelar event-event bertaraf internasional. Apa yang perlu dilakukan untuk mengakselerasinya?

Hadi Atmaji: Jika bicara tentang hotel, terbukti sudah banyak hotel di Kabupaten Jombang. Seperti Hotel Yusro, dengan kapasitas 1.000 kamar, namun tingkat hunian juga rendah.

Ketika dari DPRD lain melakukan lokus kunjungan ke Jombang, banyak yang tidak bermalam di Jombang. Permasalahannya adalah Infrastruktur pendukungnya itu tidak mencukupi.

Wisatawan yang ke Jombang, dari luar kota, lebih banyak ke Pondok-pondok Pesantren. Sampai saat ini memang heus ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang sebagai sebuah potensi.

Dari Pemkab Jombang tidak ada pembatasan-pembatasan terkait pengembangan. Saat ini, dalam mengawal pemerintahan Warsubi, harus dikawal dengan rencana pembangunan daerah.

Kami konsentrasi dalam rangka mengawal pemerintahan Warsubi 5 tahun kedepan, saat ini sudah terbentuk Pansus RPJMD. bagaimana supaya rencana pembangunan jangka menengah kabupaten bisa betul-betul mencerminkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Sebuah pembangunan harus berdasarkan pada masalah dan potensi yang ada di Kabupaten Jombang. Karena itu, kami ingin memastikan, rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang harus betul-betul diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat Jombang.

SURYA: Pemerintah Pusat sedang mengencangkan ikat pinggang dengan recofusing anggaran. Bagaimana dampak Inpres efisiensi anggaran bagi roda pemerintahan di Jombang?

Hadi Atmaji: Justru bagus untuk pembangunan di Kabupaten Jombang. Jangan diartikan recofusing itu dana daerah ditarik ke pusat. Tetapi lebih bagaimana, recofusing diartikan sebagai pemetaan terhadap anggaran-anggaran pemerintah daerah yang tidak berfokus, sehingga itu difokuskan kepada program yang memang lebih urgent di daerah tersebut.

Seperti anggaran perjalan dinas yang dipotong sampai 50 persen. Potongan dari perjalanan dinas itu tetap dikelola oleh pemerintah kabupaten tetapi difokuskan kepada permasalahan-permasalahan yang menjadi urgensi di daerah tersebut. Seperti di Jombang, fokusnya lebih ke pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dana hasil recofusing itu dialihkan ke sektor tersebut.

Bupati dalam hal ini menerima limpahan dana dari recofusing itu untuk segera merealisasikan visi misi politiknya.

Di DPRD Jombang, perjalan dinas tetap dilakukan, namun tetap menyikapi dengan pendanaan yang ada, di antaranya, volume perjalanan dinas yang dikurangi.