Setelah Ditantang Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Dedi Mulyadi Kini Dituntut Driver Ojol Untuk Buat Ini

SURYA.CO.ID - Setelah ditantang Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kini ditantang ribuan pengemudi ojek online (Ojol). 

Driver ojek online ini menantang Dedi Mulyadi membuat peraturan daerah (Perda) yang menjamin kesejahteraan para ojol.  

Tantangan itu disampaikan Koordinator aksi, Tryas Mohammad Purnawarman saat berdemonstrasi di Kota Cirebon, Selasa (15/4/2025). 

"Kami dari ojol Cirebon bersatu menantang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar membuat peraturan daerah yang mensejahterakan driver online se-Jabar, khususnya di Cirebon," ujar Tryas selepas aksi, Selasa (15/4/2025). 

Tryas berharap, di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi, para ojol bisa memiliki sosok pemimpin yang berpihak dan mau mendengarkan aspirasi mereka.

Baca juga: Berani Tantang Dedi Mulyadi dan Mau Buat Satgas Antipremanisme Birokrasi, Gabryel Ternyata Jabat Ini

"Semoga di era pemerintahan Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat bisa menjadi bapak kami para ojol di Jawa Barat."

"Bisa memperjuangkan kami, tolong dengarkan kami, Pak," ucapnya.

Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari gerakan nasional driver online yang menuntut pemangkasan potongan pendapatan dari aplikator serta penghapusan program yang dinilai merugikan.

"Potongan dari aplikator bisa mencapai 20 persen, bahkan lebih. Kami ingin potongan itu dikurangi menjadi maksimal 10 persen."

"Aplikator hanya menyediakan platform, tapi semua biaya operasional ditanggung driver," jelas dia.

Selain itu, mereka menolak program Grabbike Hemat berbayar yang dianggap melanggar batas tarif minimum.

"Program ini sudah melanggar Permenhub tentang batas minimum tarif, yaitu Rp 8.000. Ini bentuk lari dari tanggung jawab Grab terhadap regulasi pemerintah," katanya.

Dalam aksinya, massa juga meminta agar setiap kebijakan aplikator disaring terlebih dahulu oleh pemerintah daerah.

"Kebijakan dari aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan Shopee harus difilter dulu di Pemprov Jawa Barat, lalu turun ke daerah. Jangan asal buat kebijakan tanpa musyawarah," ujarnya.

Namun, massa aksi mengaku kecewa karena tidak satu pun pejabat utama di Kota Cirebon yang menemui mereka secara langsung.

"Aksi hari ini adalah aksi kecewa. Kecewa berat kepada pemerintah daerah, khususnya Wali Kota dan DPRD Kota Cirebon karena tidak hadir di hadapan kami yang sedang berjuang menuntut kesejahteraan," ucap Tryas.

Aksi dimulai dari pusat perbelanjaan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai lokasi kumpul awal, dilanjutkan ke kantor Grab di CSB Mall, lalu berakhir di Kantor Wali Kota Cirebon.

Di kantor Grab, massa sempat membakar ban bekas, sedangkan di Kantor Wali Kota terjadi aksi saling dorong dengan aparat saat massa mencoba masuk halaman.

Mereka hanya ditemui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Andi Armawan. 

Karena tidak ada titik temu, massa membubarkan diri dan berjanji akan datang kembali dengan jumlah lebih besar.

"Kami sangat kecewa, tapi kami akan datang kembali minggu depan dengan jumlah massa yang lebih besar. Jangan salahkan kami ketika minggu depan kita akan lebih ekstrem dari ini," jelas dia. 

Dedi Mulyadi Ditantang Ketua DPD GRIB Jaya

Sebelumnya, Gabryel Alexander Etwiorry, Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Barat berani menantang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

Gabryel Alexander Erwiorry menantang Dedi Mulyadi terkait sikapnya tentang premanisme dan rencana pembentukan Satgas Antipremanisme di seluruh Jawa Barat. 

Menurut Gabryel sikap Dedi Mulyadi terkait premanisme ini terlalu tendensius. 

Hal ini terkait ucapan Dedi Mulyadi beberapa waktu lalu yang menyinggung praktik premanisme di masyarakat dilakukan oleh ormas, tendensius.

"Jujur, saya mendukung program beliau, tapi jangan tendensius. Jangan kalau bicara kejahatan kenapa sih matanya harus tertuju pada ormas?" ujar Gabriyel seperti dikutip dari Titik Temu Podcast yang tayang pada 10 April 2025. 

Baca juga: Usai Ditantang Ketua DPD GRIB Jaya Jabar Berantas Premanisme, Dedi Mulyadi Malah Minta Maaf

Menurut Gabryel, ormas merupakan warga negara yang harus diperhatikan pemerintah. 

Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. 

"Kami ormas ini warga negara, punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan masa depan dan kesejahteraan. Kami sama, kami masyarakat juga punya hak yang sama. Jadi tolong lah Gubernur Jawa Barat jangan tendensius," katanya. 

Ia pun mempersilakan jika Dedi Mulyadi tetap kekeuh untuk memberantas praktik premanisme yang dilakukan oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ormas. 

Namun, katanya, Dedi juga harus adil untuk melakukan pemberantasan praktik premanisme di internal pemerintahannya sendiri. 

"Itu baru saya acungi jempol," katanya.

Tak hanya menuding Dedi Mulyadi Tendensius, Gabryel juga mengkritik langkah Gubernur Jawa Barat itu yang akan membentuk satuan tugas (satgas) pembasmi preman. 

Pembentukan satgas anti premanisme itu sebagai respons Dedi dari maraknya tindakan intimidatif yang dilakukan Ormas atau LSM terhadap masyarakat. 

Gabriyel menilai semestinya Dedi Mulyadi melakukan 'bersih-bersih' di internal pemerintahan provinsi sebelum bergerak membasmi aksi premanisme di masyarakat. 

"Tolong, bersih-bersih itu jangan keluar dulu. Ke dalam dulu," katanya saat berbincang di Youtube Titik Temu Podcast yang tayang pada 10 April 2025. 

Jika Dedi tetap membentuk satgas antipremanisme, GRIB Jaya, kata Gabriyel, juga akan membentuk satgas untuk membasmi preman yang ada di dalam 'tubuh' pemerintahan. 

Menurutnya, praktik premanisme juga terjadi di pemerintah provinsi Jawa Barat. 

"Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas sama untuk memberantas premanisme di birokrasi. Ya, jadi birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur, enggak semuanya benar."

"Jadi jangan seakan-akan hari ini, oknum preman adanya cuma di ormas, maaf. Di kantor pemerintahan provinsi Jawa Barat memang enggak ada premannya? Cuma mereka lebih elit, premannya berdasi tapi lebih sadis. Yang mereka makan itu uang rakyat," ujarnya. 

Hal yang sama terkait pembentukan satgas antipremanisme di birokrasi juga disampaikan Gabriyel saat rapat koordinasi daerah GRIB Jaya Jawa Barat pada 11 April 2025 di Karawang. 

"Kalau pemerintah membentuk satgas pemberantasan preman, satgas mafia preman atau apa namanya, kita DPP dan DPD Grip Jaya juga membentuk satgas preman birokrasi."

"Kalau nanti di provinsi di kabupaten kota temen-temen para ketua DPC, kalau ada maling-maling birokrat, yang ditemukan ada pengelolaan keuangan daerah tidak betul, kita garda terdepan," katanya. 

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

Dedi menjelaskan, pembentukan satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).

Dedi menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalanan hingga kawasan industri.

“Di jalan sopir dimintain, di pasar dimintain, di industri dimintain, kita harus tertibkan itu,” katanya.

Dedi menyebutkan, kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha maupun tenaga kerja.

“Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

Karena itu, Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dedi menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas.

“Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” tegasnya.

Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta sejumlah instansi pendukung lainnya.

Tugas mereka dibagi ke dalam empat bidang: pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Satgas tidak bersifat temporer.

Mereka akan bekerja secara berkelanjutan dengan sistem monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala.

Pemerintah daerah juga membuka kanal-kanal pengaduan resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan tindakan premanisme.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Ojol di Cirebon Tantang Gubernur Dedi Mulyadi Buat Perda Sejahterakan Driver: Tolong Dengar Kami!

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id