Alasan Menkeu Purbaya Sebut Utang Indonesia Aman Padahal Tembus Rp 9138 Triliun: Bukan Nominalnya

SURYA.co.id - Nilai utang pemerintah Indonesia yang tercatat mencapai Rp9.138 triliun per Juni 2025 dinilai masih dalam batas aman oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Purbaya, tingkat risiko utang suatu negara tidak bisa diukur dari besar kecilnya nominal, melainkan dari rasio terhadap kekuatan ekonomi nasional.

“Kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan sektor ekonominya,” jelas Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025), melansir dari Tribunnews.

Ia menyebut, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini masih berada di angka 39,86 persen, jauh di bawah ambang batas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rasio Utang Indonesia di Bawah Negara Maju

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa rasio utang Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju.

“Ini kan 99 persen, sekarang masih di bawah 39 persen dari PDB kan, jadi dari skandal ukuran internasional itu masih aman,” ujarnya.

Sebagai pembanding, rasio utang negara-negara Eropa berada di atas 80 persen, Jerman mendekati 100 persen, Amerika Serikat bahkan melampaui 100 persen, sedangkan Jepang mencapai lebih dari 250 persen dari PDB mereka.

Purbaya kemudian memberikan ilustrasi sederhana untuk memahami konteks utang negara.

“Anda bayangkan kalau saya punya penghasilan Rp1 juta per bulan dengan Pak Sekjen Rp100 juta per bulan, maka utang saya Rp1 juta itu sama dengan penghasilan saya satu bulan. Tetapi untuk Pak Sekjen hanya 1 per 100 dari pendapatan. Dia gampang membayar, sedangkan saya sulit,” tutur Purbaya.

Purbaya meminta agar isu utang pemerintah tidak dibesar-besarkan, sebab bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi nasional.

“Utang jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif karena ada standar nasional dan internasional yang (menunjukkan) kita cukup prudent (bijaksana),” kata dia.

Komitmen Kontrol Belanja Negara

Meski demikian, Menkeu menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan belanja negara agar penggunaan anggaran lebih efisien.

“Ke depan kita akan cepat coba kontrol belanja pemerintah kita, supaya lebih baik, sehingga yang nggak perlu-perlu saya bisa mulai potong,” tegasnya.