Alasan Mendagri Tito Karnavian Pilih PT Lembah Tidar untuk Retret, Malah Terima Kasih Dilaporkan KPK

SURYA.co.id - Terungkap alasan Mendagri Tito Karnavian memilih PT Lembah Tidar untuk selenggarakan kegiatan retret kepala daerah.

Tito mengaku tak peduli dengan siapa pemilik perusahaan tersebut.

Ia menunjuknya karena memang memiliki beberapa keuntungan.

Sebagaimana diketahui, Mendagri Tito Karnavian dilaporkan ke KPK soal dugaan korupsi kegiatan retret kepala daerah.

Atas pelaporan tersebut, Tito Karnavian berterima kasih kepada yang melaporkan ke KPK karena ini sebagai bentuk pengawasan publik.

Namun Tito menegaskan, penunjukkan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana kegiatan retret kepala daerah sudah sesuai dengan aturan.

“Saya berterima kasih yang melaporkan ke KPK sebagai bentuk pengawasan publik.

Tapi saya jelaskan bahwa penunjukan langsung bisa kita lakukan, kalau kita baca di pasal 83 Perpres 16 tahun 2018, yang diubah dengan Perpres 12 tahun 2021,” kata Tito, Jumat (7/3/2025), melansir dari Tribunnews.

“Dapat dilakukan mekanisme penunjukan langsung, dalam hal misalnya hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu.

Tempatnya kan jelas karena dekat akmil, dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung. Segala macem saya sudah jelaskan dalam wawancara alasan penunjukan itu,” lanjutnya.

Tito menuturkan, dirinya tidak peduli siapa pemilik di balik PT Lembah Tidar yang disebut-sebut merupakan kader Partai Gerindra.

“Bukan siapa pemiliknya kita tidak peduli, yang penting tempatnya itu, kan ada acara parade senja, ada makan malam bersama presiden itu akan lebih mudah mobilisasinya, dan itu bisa nampung 400-500 ribu orang bisa. Jarang tempat seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, kata Tito, dalam kedua pasal itu dijelaskan memilih tempat karena untuk menjamin keamanan presiden dan wapres boleh dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

“Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP,” kata Tito

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).