Batasi Media Meliput Sertijab, DPRD Jombang Dicurigai Tidak Mau Pemerintahan Dikontrol Pers

Ia juga menilai hal itu mencerminkan bagaimana Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji gagal memahami pentingnya transparansi dalam pemerintahan. 

Hal senada juga dilontarkan oleh Direktur Lingkar Masyarakat untuk Indonesia (LinK) Kabupaten Jombang, Aan Anshori.

Menurut Aan, penolakan peliputan terhadap Ketua PWI dan rombongan oleh otoritas DPRD Jombang merupakan sebuah penghinaan. 

"Penolakan peliputan terhadap Ketua PWI dan rombongan oleh otoritas DPRD Jombang saat sertijab Bupati merupakan penghinaan paling tragis dalam sejarah pers Jombang," ungkap Aan.

Menurut Aan, belum pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. Situasi tersebut menurutnya semakin memilukan,  manakala hal tersebut dilakukan oleh pihak dewan. 

"Penghinaan ini tidak perlu terjadi manakala pimpinan DPRD tidak arogan dan memahami tugas dan fungsi jurnalistik. Pers yang independen dan merdeka merupakan kebutuhan masyarakat dalam rangka mengontrol pemerintahan, termasuk kinerja DPRD," bebernya. 

Bagi Aan, wartawan tidak bisa dilarang atau dihalang-halangi saat melakukan tugas jurnalistik. Tugas tersebut dilindungi undang-undang. Dan pelarangan tersebut mengindikasikan kuatnya motif untuk tidak mau dikontrol.

"Tanpa kontrol publik melalui media, tidak ada jaminan DPRD akan berjalan sesuai kehendak rakyat," imbuhnya. 

Aan juga menyerukan agar pimpinan DPRD bersikap gentleman mau meminta maaf kepada publik dan PWI serta mencabut pelarangan peliputan tersebut.

"PWI dan seluruh asosiasi wartawan di Jombang perlu menyolidkan diri dan menyatakan sikap tegas, jika perlu memboikot peliputan acara-acara seremonial DPRD," pungkasnya. ****