Jumlah Penerima Bansos di Jombang Menurun, Sistem DTSEN Dinilai Lebih Selektif dan Akurat

Ringkasan Berita:

• Jumlah penerima bansos di Jombang, Jatim, turun akibat sistem DTSEN yang lebih selektif.
• Penurunan dianggap positif, karena mencerminkan perbaikan ekonomi masyarakat.
• Warga bisa ajukan verifikasi ulang jika data bansos tidak sesuai.

SURYA.CO.ID, JOMBANG — Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), tercatat menurun pada tahun 2025. 

Penurunan ini terjadi, seiring dengan pergantian sistem pendataan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data terbaru dari Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, menunjukkan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) kini berkisar di angka 50 ribu KPM, turun dari 61 ribu pada tahun 2024. 

Sementara, penerima program sembako berkurang, dari 110 ribu menjadi sekitar 91 ribu keluarga.

Sistem DTSEN Dinilai Lebih Selektif

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Jombang, Albarian Risto Gunarto, menjelaskan bahwa penurunan jumlah penerima tidak semata-mata karena sistem baru, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi masyarakat.

“Ada warga yang pindah domisili atau kondisi ekonominya berubah. Misalnya, yang dulu masuk desil 5, bisa saja turun ke desil 4 karena penghasilan menurun,” ujar Risto, Senin (27/10/2025).

Sistem DTSEN hanya mencakup warga pada desil 1 hingga 5, atau kelompok berpenghasilan rendah. 

Rumah tangga yang masuk desil 6 ke atas, otomatis tidak lagi berhak menerima bansos.

Penurunan Jumlah Penerima Bansos Dianggap Positif

Risto menilai, penurunan jumlah penerima bansos di Jombang bisa menjadi indikator positif. 

“Kalau angka kemiskinan menurun, otomatis jumlah penerima bantuan ikut berkurang. Itu justru tanda positif,” imbuhnya.

Meski begitu, program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan atau KIS masih mencatat kelebihan penerima. 

Hal tersebut menunjukkan, bahwa layanan kesehatan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjaga.

Warga Bisa Ajukan Verifikasi Ulang

Sistem DTSEN memungkinkan pembaruan data secara cepat dan responsif. Warga yang merasa belum terdata atau mengalami kekeliruan klasifikasi, dapat melapor ke petugas pendamping untuk dilakukan verifikasi ulang.

“Kalau ada kesalahan, misalnya warga miskin masuk desil tinggi, data bisa segera dikoreksi. Prinsipnya, bantuan harus tepat sasaran,” tegas Risto.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang berharap, penerapan DTSEN dapat memperkuat transparansi dan akurasi penyaluran bansos, sehingga bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.