Wawancara Eksklusif - Ketua DPRD Tulungagung Marsono Tegaskan Siap Kawal Pemerintahan Bupati Baru

SURYA: Ketahanan pangannya juga harus disiapkan, Pak. Nah, untuk di Kabupaten Tulungagung seperti apa?

Marsono: Ini saya sudah ada komunikasi dengan Dandim, dengan Kapolres seperti yang sekarang dilakukan di Tulungagung ada program TMMD.  Saya sudah sampaikan kepada Dandim bahwa TMMD ini pusat kegiatannya di satu kecamatan. Tapi akibat atau dampak yang ditimbulkan sebaiknya merata seluruh Koramil se-Kabupaten Tulungagung juga melakukan gerakan yang sama untuk mengkonsolidasi pertanian yang mengampu kepada kesiapan, ketersediaan, keterjangkauan makanan bergizi gratis itu tentunya.

Bahkan polisi atau Polri pun juga ikut mendukung di dalamnya.  Ini saya dengar dari Polres sudah membuat petak-petak tanaman yang mendukung itu di wilayah Kecamatan Gondang, di Sendang bahkan juga di kecamatan lain tentunya.

SURYA: Mengenai pendidikan maupun kesehatan untuk warga Kabupaten Tulungagung. Apa yang akan diusulkan oleh tentang kesehatan?

Marsono: Memang harapan masyarakat itu kalau bisa kan bagaimana kesehatan murah bahkan cenderung kalau bisa digratiskan. Itu kalau itu bisa dilakukan ketika kita juga melihat KKD kemampuan keuangan daerah. Kalau memang daerah bisa memberikan layanan kesehatan gratis secara maksimal bahkan seluruhnya itu lebih bagus.

Tapi kalau memang kemampuannya mungkin masih ada keterbatasan, boleh kan kita berjenjang mengampu ekonomi menengah ke bawah. Dengan klaster mungkin kelas 3 di rumah sakit umum daerah bisa digratiskan. Atau disikapi dengan kemampuan keuangan daerah, dengan pelayanan selain BPJS atau tapi mungkin ada kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan oleh kepala daerah tentunya itu. Perlu terobosan-terobosan.

Makanya kami juga sudah menginisiasi perjalanan tahun-tahun periode yang lalu kita lakukan ngopi bareng Forkopimda; untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan strategis daerah. Dengan tidak dilakukan secara formal tapi informal, kita harus sudah melakukan konsolidasi. Istilah di Tulungagung ngopi bareng  Forkopimda di 0 KM.

Biasanya kemarin itu setiap malam minggu, 2 bulan sekali itu secara bergilir yang punya hajat. Pak Bupati dulu, setelah itu ketua DPRD, setelahnya Kapolres, setelahnya Dandim. Ini sudah bergilir kayak kita rutinitas warga kampung,  tapi yang  di situ hadir yang jelas para elit-elit pemerintah daerah juga mengundang OPD dan tokoh ulama, pemuda dan sebenarnya untuk ngopi bareng. Kita untuk melepaskan tembok pemisah secara protokoler agar mereka tidak cangkung untuk menyampaikan gagasan dan ide mereka.

SURYA: Kalau soal pendidikan gimana, Pak?

Marsono: Kalau pendidikan kita ini kan ada beberapa hal kalau pendidikan itu tenaga pendidik yang mungkin ada beberapa yang sudah bisa diampu  dengan kebijakan daerah. Tentang tunjangannya guru honorer dan lain sebagainya. Kita sikapi bersama. Ada pendidikan yang sekarang ada fenomena, bapak/ibu  wali murid menyekolahkan anak sementara di sekolah negeri. Ada sebagian sudah bergeser ke sekolah-sekolah khusus, sekolah yang Islami atau ya sekolah agama. Ini fenomena baru yang harus dihadapi kebijakan daerah tentunya. Bagaimana kita meletakkan posisi kebijakan tentang dana BOS, bantuan-bantuan pendidikan, dan lain sebagainya.

SURYA: Kita berkaca di beberapa daerah, bahwa PIP; pelaksanaan PIP di lapangan itu kan banyak penyelewengan yang dilakukan oleh, oknum lah. Nah, mungkin untuk bentuk pengawasan dari DPRD seperti apa untuk yang kayak bos, PIP dan produk-produk pendidikan seperti itu?

Marsono: DPRD kan punya juga jadwal yang sudah dirancang di Bamus.  Hari apa kita sidak dalam daerah, atau kembali ke rakyat. Untuk menemui stakeholder yang punya gagasan, ide atau keluhan, baik keluhan tentang kebutuhan kedaulatan mereka, tentang kesehatan, pendidikan, atau ekonomi, atau hal-hal budaya, atau keagamaan yang harus diampu. Di DPRD kan ada ruang reses juga yang mereka harus diskusi. Aspirasi tidak harus melalui reses  di sana.  Karena menurut saya DPRD itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi, tupoksi mereka harus mendengarkan keluhan rakyat gitu loh.

Karena kita, yang kita wakili mereka.  Sesuai dengan sumpah yang mereka janjikan, diikrarkan bahwa dia akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili. Maka terlepas itu masuk zona reses atau tidak, DPRD  berkewajiban mendengarkan keluhan rakyat. Bahkan mereka harus proaktif kembali ke rakyat. Entah mereka berangkat dari rumah menuju ke zona kerja, bertemu di pasar, bertemu di pom bensin. Dia harus pakai mata dan telinga untuk melakukan pijakan tupoksi mereka untuk bekerja.

SURYA: Terkait ekonomi. Bagaimana cara meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tulungagung? Mungkin dari DPRD ada masukan-masukan untuk pemerintah daerah, di masa Pak Gatut Sunu ke depan, Pak?

Marsono: Kalau yang selama ini saya lakukan yang kemarin ya. Mudah-mudahan ini ke depan akan lebih baik. Harapan kami selalu punya cita-cita yang sama, bahwa kita ciptakan bahwa hari ini dan hari esok itu akan lebih baik daripada hari kemarin. Bagaimana itu dilakukan? Ya kita harus membangun satu konsep, tegakan komunikasi secara intensif, silaturahmi secara masif, konsolidasi secara konstruktif dan lain sebagainya. Karena kita bisa sukses itu manakala kita bisa duduk bersama, mempunyai semangat yang sama, mempunyai target capaian kerja yang juga sama.