Wawancara Eksklusif

Wawancara Eksklusif - Ketua DPRD Tulungagung Marsono Tegaskan Siap Kawal Pemerintahan Bupati Baru

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengajak seluruh anggota DPRD Tulungagung melaksanakan fungsi dewan dengan baik

Penulis: David Yohanes | Editor: irwan sy
ahmad zaimul haq/surya.co.id
WAWANCARA EKSKLUSIF - Manajer Tribun Mataraman, Rendy Niko melakukan wawancara eksklusif dengan Ketua DPRD Tulungagung, Marsono. Pucuk pimpinan DPRD Tulungagung menyampaikan detail Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), untuk mendukung jalannya pemerintahan di Kabupaten Tulungagung. 

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, mengajak seluruh anggota DPRD Tulungagung melaksanakan fungsi dewan dengan baik, yaitu pengawasan, legislasi dan penganggaran.

Marsono juga meminta dukungan semua pihak agar DPRD Tulungagung agar jalannya pemerintahan di Kabupaten Tulungagung bisa bekerja dengan baik.

Menurut Marsono, komunikasi yang baik antar lembaga di Forkopimda akan menjadi kunci pelaksanaan pemerintahan.

Terkait langkah DPRD Tulungagung untuk melaksanakan tugas, Marsono memaparkannya dalam wawancara eksklusif bersama Manajer Tribun Mataraman (SURYA.co.id), Rendy Niko, sebagai berikut:

SURYA: Untuk di tahun pertama atau di 5 tahun mendatang, ya. Apa sih fokus di PRD Kabupaten Tulungagung

Marsono: Kalau DPRD Tulungagung pertama ya jelas kita berbekal pada tupoksi, budget, legasi, kontrol itu yang dilakukan sesuai tupoksinya.

SURYA: Mungkin bisa lebih spesifik, apa saja mungkin dalam produk legislasinya: ke kesehatan, ke pendidikan atau seperti apa?

Marsono: Kita di pemerintahan daerah itu kan tidak bisa kita bergeser dari yang disampaikan oleh pemerintahan pusat mulai dari presiden, gubernur, bupati yang sudah terpilih tentunya.

SURYA: Artinya memang perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah sekaligus perwakilan pemerintah pusat. Oke, baru kemarin kita kan dapat kabar bahwa  Tulungagung sudah mempunyai kepala daerah terpilih meskipun belum dilantik. Nah, itu sudah ada komunikasi-komunikasi di luar tugas fungsionalnya seperti apa?

Marsono: Kalau komunikasi yang jelas kita lakukan sesuai dengan, kembali ke tupoksiya DPRD ini, kan bagian daripada kelengkapan pemerintahan daerah.  Otomatis posisi DPRD yang tupoksinya kontrol, budgeting dan legislasi , kita mengawal pemerintahan dengan tidak melepaskan apa yang menjadi visi dan misi kepala daerah terpilih. Tentunya akan kita kawal agar sesuai dengan apa yang dikehendaki ketika mereka berkampanye, menyampaikan visi misinya.

Tentunya kedaulatan politik rakyat yang mendukung, memilih; baik yang memilih karena beda pilihan akan menjadi masyarakat secara utuh dari  Bupati yang terpilih. Maka tentunya kebijakan yang dilakukan adalah tetap berpihak kepada rakyat.

SURYA: Mungkin dari pihak DPRD  nantinya kan ada usulan-usulan legislasi setelah tentu komunikasi dengan pemerintah daerah. Yang akan diusulkan seperti apa, Pak?

Marsono: Pada DPRD kita juga sudah punya semacam antisipasi ya, seperti sekarang Presiden terpilih Pak Prabowo yang menggunakan kebijakan ketahanan pangan dan seterusnya, efisiensi anggaran seterusnya. Kebutuhan riil yang paling yang krusial di masyarakat adalah tentang pendidikan, kesehatan. Tentunya yang kalau sekarang bicara ketahanan pangan terus menuju generasi Indonesia emas ke 2045, maka kita siapkan semua secara terstruktur, bertahap, berjenjang sesuai dengan postur kemampuan keuangan daerah itu tentunya.

SURYA: Kalau melihat program dari pemerintah pusat yang makan bergizi tersebut. Kalau dari pantauan DPRD, pelaksanaannya di Kabupaten Tulungagung seperti apa?

Marsono: Ini sudah ada rintisan untuk pelaksanaan di wilayah tertentu untuk pemberian makanan bergizi gratis. Tentunya karena ini masih program pertama kali, masih banyak hal yang perlu disempurnakan mulai dari pengadaan barangnya, terus distribusinya, sasarannya.  Tapi harapan kita semua, menurut saya pemerintahan ini bukan konsep berpikir atletik lomba juara 1, 2, 3. Pemerintahan, baik pemerintahan daerah ini yang bisa dikatakan juara atau terbaik itu harus bersama-sama. Duduk bersama.  Kalau di pemerintahan daerah ada Forkopimda, berarti  unsur Forkopimda saling melengkapi, saling menguatkan, saling  memberikan ide gagasan untuk mendukung, bahwa regulasi tetap terjaga seperti yang diinstruksikan pemerintahan pusat.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved