Tanpa Demo Tetap Galak, Mahasiswa Ponorogo Desakkan UU Perampasan Aset Dan Reformasi Polri

Pantauan di lokasi, puluhan mahasiswa menggunakan jas PMII berwarna biru dan jas IMM berwarna merah duduk bersama di ruang paripurna.

Penulis: Pramita Kusumaningrum | Editor: Deddy Humana
surya/Pramita Kusumaningrum (pramita)
AUDIENSI - Puluhan Mahasiswa PMII dan IMM mengikuti audiensi dengan pimpinan DPRD Ponorogo di ruang paripurna, Kamis (4/9/2025). Menyampaikan tuntutan tanpa berpanas-panas dan unjuk rasa. 

SURYA. CO.ID, PONOROGO - Turun dalam demo atau duduk dalam audensi, mahasiswa Ponorogo tidak kehilangan ketegasannya menyampaikan tuntutannya kepada anggota DPRD, Kamis (4/9/2025).

Puluhan mahasiswa dari unsur Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) memang tidak berunjuk rasa. 

Mereka memilih menyampaikan aspirasi melalui audiensi dengan dewan di Gedung DPRD Ponorogo, Jalan Alun-alun Timur, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo.

Pantauan di lokasi, puluhan mahasiswa menggunakan jas PMII berwarna biru dan jas IMM berwarna merah duduk bersama di ruang paripurna.

Mereka ditemui lengkap oleh pimpinan DPRD Ponorogo. Mulai Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno; Wakil Ketua DPRD, Evi Dwitasari, Pamuji dan Anik Suharto.

Juga datang Forpimda, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko; Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu Sudibyo dan dari Kodim 0802 Ponorogo.

Meski menghadapi para pejabat penting, mahasiswa tetap galak menyampaikan aspirasi rakyat.Ada 7 tuntutan yang disampaikan kepada DPRD agar dibawa ke pemerintah pusat.

“Kami memilih menyampaikan aspirasi melalui audiensi dibanding unjuk rasa,” ungkap Ketua PMII Cabang Ponorogo, Azizah Intan Qurotunnisa, Kamis (4/9/2025).

Azizah menyampaikan, ada 7 tuntutan yang disampaikan, di antaranya mendesak pemerintah segera mengesahkan UU perampasan aset.

Dan yang membuat anggota DPRD waswas, mahasiswa juga menuntut pengawasan atas pembatalan gaji dan tunjangan dewan.

“Kami juga menuntut pengawalan atas pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang tidak sesuai kondisi ekonomi rakyat. Serta mendesak dilakukan audit independen terhadap seluruh anggaran dan fasilitas DPR,” tegasnya.

Azizah menegaskan bahwa mahasiswa merupakan agent of control. “Kami bertanggungjawab penuh untuk mengaspirasikan suara-suara masyarakat dan tidak bertindak anarkhis, dan provokatif,” urainya.

Ia menegaskan pihaknya memilih aundiensi demi menjaga kedamaian dan keamanan bagi seluruh masyarakat Ponoroogo.

Ketua IMM Ponorogo, Robby Rizky menyebutkan, poin yang disebutkan oleh Ketua PMII Cabang Ponorogo juga mengenai evaluasi menyeluruh di Polri.

“Karena sudah menjadi keresahan masyarakat. Beberapa aksi ada intimidasi dan lain-lain. Sehingga mahasiswa menuntut adanya evaluasi besar-besarnya,” tambah Robby.

Halaman
12
Sumber: Surya
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved