Daftar Eks Jenderal TNI yang Terseret dalam Kasus Pagar Laut Tangerang, Ada Mantan Panglima TNI

Lantas di dunia militer, Nono pernah menempati sejumlah posisi strategis.

Yakni Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) periode 2001 - 2003, Gubernur AAL dan Komandan Jenderal Akademi TNI.

Nono pernah menjadi anggota pasukan Danpaspampres di era kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Tahun 2010, Nono dilantik oleh Menteri Perhubungan sebagai Kepala Badan Search And Rescue Nasional (Basarnas) menggantikan pejabat sebelumnya Wardjoko, mengutip dpd.go.id.

Nono kini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, periode 2019-2024 dari Provinsi Maluku dengan perolehan suara 60.934. 

Sebelumnya Nono terpilih menjadi anggota DPD RI mewakili Provinsi Maluku periode tahun 2014 -2019 setelah berhasil mendapatkan 65.189 suara.

2. Freddy Numberi

Kasus pagar laut di Tangerang, Banten menyeret nama Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009 Freddy Numberi. 

Purnawirawan TNI Angkatan Laut ini diduga menjadi Komisaris di dua perusahaan yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di laut Tangerang, Banten, yaitu PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. 

Jabatan Freddy ini tercatat dalam Akta Hukum Umum (AHU) kedua perusahaan tersebut. 

Nama Freddy Numberi mencuat setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membeberkan Sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang, Banten tersebut.

Freddy Numberi diketahui merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Freddy Numberi juga pernah menduduki posisi strategis lainnya, seperti Menteri Perhubungan (2009-2011), Gubernur Papua (1998), hingga Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta.

Laksamana Madya TNI (Purn.) Freddy Numberi, S.IP. lahir 15 Oktober 1947 silam.

Ia merupakan mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia.