DPRD Jombang Desak Disnak Antisipasi PMK, Khawatir Penutupan Pasar Hewan Ganggu Perekonomian

SURYA.CO.ID, JOMBANG - DPRD Jombang meminta Dinas Peternakan (Disnak) setempat agar sigap dan intentif dalam penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi.

Ketua Komisi B, ANas Burhani mengatakan, Disnak Jombang memang sudah seharusnya melakukan antisipasi agar PMK tidak semakin meluas.

Seperti diketahui, PMK di Jombang mulai terjadi di akhir 2024 dan berlanjut di awal 2025. Ada sebanyak 323 ekor sapi yang terjangkit PMK, dan 11 di antaranya mati.

"Saya ingin Disnak sigap. Jangan sampai lambat mengantisipasi. Karena jika terlambat maka itu akan berdampak pada semakin luasnya persebaran virus," kata Anas saat dikonfirmasi, Kamis (9/1/2025). 

Lebih lanjut, agar persebaran bisa ditekan, ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk bisa secepatnya melakukan antisipasi. 

"Kami sudah berkoordinasi, sehingga bisa segera dilakukan langkah antisipasi," kata Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang ini. 

Terkait imbauan Kementrian Pertanian (Kementan) tentang penutupan pasar hewan sementara jika ditemukan PMK, ia menilai perlu melihat situasi di lapangan lebih dulu. 

"Kita lihat dulu sejauh mana persebarannya. Apakah memang sudah pada tahap sangat besar atau memang belum," ungkapnya. 

Ia melanjutkan, jika nantinya pasar hewan ditutup maka akan berdampak pada perekonomian masyarakat dan ia mengkhawatirkan perputaran ekonomi di pasar hewan mandek.

Sebelumnya, merebaknya PMK di Jombang membuat Plt Kepala Disnak, Mochammad Saleh bersama dokter hewan dan dinas terkait melakukan pengecekan transportasi hewan ternak di Pasar Sapi Kabuh, Kecamatan Kabuh, Selasa (7/1/2025). 

Saleh mengatakan bahwa ketersediaan vaksin dari pemerintah sudah habis terpakai sejak akhir Desember 2024 lalu. "Sebanyak 625 dosis vaksin habis," kata Saleh, Selasa (7/1/2025). 

Ia melanjutkan, terbatasnya stok vaksin bukan hanya terjadi di Jombang saja, melainkan merata hampir di semua wilayah tingkat nasional. Lebih lanjut, sejatinya di bulan November sampai awal Desember 2024, PMK sudah dinyatakan endemi. 

"Tidak ada gejala PMK selama kurun waktu itu. Tetapi masuk ke akhir Desember, PMK merebak. Sebenarnya, Jawa Timur sebagai kantong ternak sudah melakukan upaya untuk pengadaan vaksin ttapi ternyata memang kosong," ujarnya. 

Hal itu diperburuk belum adanya penganggaran di awal tahun 2024 untuk pengadaan vaksin PMK oleh Pemkab Jombang. 

Meskipun begitu, pihaknya masih terus berupaya untuk melakukan pengajuan vaksin ke tingkat provinsi maupun nasional. "Untuk pengajuan di lingkup pemerintah kabupaten belum ada," bebernya.