Gelagat Sudarsono Usai Ditarik dari Camat Baito Imbas Kasus Guru Supriyani, Tolak Bantuan Kang Dedi

SURYA.co.id - Gelagat Sudarsono setelah ditarik dari jabatan Camat Baito imbas kasus Guru Supriyani, kembali jadi sorotan.

Pasalnya, Sudarsono menolak bantuan Dedi Mulyadi untuk masalah penarikannya tersebut.

Tanpa alasan yang jelas, Sudarsono juga mendadak mengakhiri obrolannya dengan Dedi.

Dilansir dari kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi, terlihat kader partai Gerindra tersebut menelpon camat yang diduga dicopot setelah membantu memfasilitasi Guru Supriyani. 

"Pertama saya mengapresiasi Bapak karena telah menjalankan dengan baik sikap sebagai abdi negara" kata KDM, dilansir dari YouTube KDM.

Baca juga: Tak Mau Kasus Guru Supriyani Terjadi Lagi, Komisi III DPR dan PGRI akan Lakukan Langkah Ini

Camat tersebut pun kemudian menceritakan kronologi awal bagaimana ia membantu Guru Supriyani hingga dinonaktifkan dari jabatannya. 

"PGRI awalnya berniat mogok kerja, kemudian kami turun tangan membantu ibu Supriyani," kata Camat.  

Kemudian KDM menanyakan bagaimana perkembangan kasus hukum yang kini dialami oleh Ibu Supriyani.  

"Saya sempat mencoba melakukan penangguhan untuk membawa Ibu Supriyani ke rumah dinas Camat. Namun kini sudah kembali ke lapas sudah dilimpahkan ke kejaksaan," tukas Camat.  

Merasa penasaran, Cagub Jabar nomor empat tersebut kemudian menanyakan apa alasan Ibu Supriyani sehingga dituduh melakukan pemukulan terhadap muridnya.

Sang Camat pun menjawab tidak tahu apa-apa.  

"Saya tidak tahu pak. Setahu saya sampai sekarang belum damai," kata Camat. 

Baca juga: Sosok Rieke Diah Pitaloka Sindir Bupati Konsel Soal Camat Baito Ditarik Imbas Kasus Guru Supriyani

Tak lupa KDM juga meminta konfirmasi terkait kabar pencopotan camat tersebut dari jabatannya setelah membantu Guru Supriyani.  

"Iya Pak Saya dinonaktifkan dari Camat, kemudian dibantukan oleh Kepala Satpol PP," ungkap Camat.  

Merasa tidak terima dengan pencopotan tersebut, KDM kemudian menawarkan kepada Camat akan membawa masalah ini ke komisi dua DPR RI, agar pencopotan tersebut dibatalkan.