Kelakuan Ipda Rudy Soik Dibongkar Habis Kapolda NTT Depan Anggota DPR RI, Dibela Keponakan Prabowo

Menurutnya, hakim komisi kode etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH terhadap Ipda Rudy Soik.

Meski begitu, Daniel menuturkan bahwa Ipda Rudy Soik masih punya waktu untuk mengajukan banding atas putusan hakim kode etik.

“Masih ada waktu untuk banding, ada 30 hari sidang banding, hakim-hakim bisa mempertimbangkan memori-memori apakah mereka akan menguatkan atau membebaskan hal ini tergantung sikap Ipda Rudy Soik,” tukasnya.

Kapolda NTT membawa sejumlah pejabat utama senior untuk menjelaskan terkait pemecatan kepada anggota DPR Komisi III.

Daniel berujar, ada anggota yang sudah berdinas 30 tahun di Polda NTT.

“Yang tahu persis siapa sebenarnya Ipda Rudy Soik termasuk atasannya Kasat Reserse Kriminal yang sama-sama ikut OTT mengakui bahwa itu perbuatan salah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolda NTT justru mendapat jawaban dari Ipda Rudy Soik bahwa akan melawan upayanya membongkar praktik mafia BBM.

Dibela Keponakan Prabowo

Rapat dengar pendapat ini juga dihadiri Ketua Jaringan Nasional Antitindak Pidana Perdagangan Orang, Rahayu Saraswati beserta pegiatnya. 

Rahayu Saraswati yang juga Ketua Komisi 7 DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan, kehadirannya untuk memberikan perspektif berbeda terkait sosok Ipda Rudy Soik. 

"Kenapa urusan Ipda Rudy Soik secara pribadi saya angkat, karena penting untuk konteks ini," katanya. 

"Mungkin bapak tidak begitu mengenal, ipda rudy soik. Saya sudah mengenal bertahun-tahun," kata Rahayu yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto. 

Diakui Rahayu, awalnya dia tidak mau mengangkat persoalan ini ketika Ipda Rudy Soik kerap menerima hukuman disiplin mulai dari demosi hingga mutasi ke Papua. 

Baru ketika Ipda Rudy Soik dipecat alias di-PTDH dia harus bersuara. 

"Saya sangat menyayangkan hal ini sampai di level DPR RI komisi 3. Sebenarnya ini tidak harus ke sini. Saya berharap ini bisa mengetahui dari dua sisi," ungkap Rahayu.