Bukti Para Terpidana Kasus Vina Cirebon Disiksa Penyidik, Komnas HAM: Dipukul Sepatu, Ditendang

Justru, lanjut Oegro, rekayasa yang diduga dilakukan Iptu Rudiana (saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aiptu) itu lah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. 

Padahal, tidak ada satu pun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpdana tersebut. 

"Di sini ada pelanggara etika profesi, pidana dan ini juga pelanggaran HAM berat. Jadi jangan dibuat main-main pelanggaran HAM berat. Kalau hanya tidak didampingi  penasehat hukm, itu bukan pelanggaran HAM," tegas Oegro, dikutip dari tayangan Nusantara News pada Jumat (18/10/2024). 

Baca juga: Pantesan Titin Sebut Komnas HAM Terlambat di Kasus Vina, Begini Kronologinya: Sejak Agustus 2016

Kenapa dikatakan pelanggaran HAM berat? 

Menurut Oegro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tampa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. 

"Jadi yang ditemukan Komnas HAM, sumir, ringan," katanya. 

Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM.   

"Dengan demikian, hak asasi manusia itu benar-benar dijamin oleh negara," tegasnya. 

Pernyataan Oegroseno diamini pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra.   

"Sumir dong, kalau saya mengatakan malah bukan sekadar pelanggaran, tapi kejahatan HAM. 
Sehingga komanas ham harus beradi dan tegas lagi," katanya. 

Menurut Azmi, di kasus Vina Cirebon ini ada penyalahgunaan kewenangan, dan prinsip-prinsip hukum yang dilanggar seperti penggeledahan tanpa izin dan tidak melibatkan penyidik wilayah setempat. 

Penyalahgunaan kewenangan terlihat nyata ketika kasus ini justru melibatkan Unit Narkoba Polres Cirebon Kota yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ini. 

"Yang menyalahgunakan kewenangan unit narkoba, kenapa yang direkom Komnas HAM unit narkoba lagi. Padahal ini beda kewenangan, ini kriminal umum," kata Azmi di program yang sama. 

Menurut Azmi, dengan kasus yang diduga diskenario atau by design, seharusnya Komnas HAM berani.

"Bukan pelanggaran saja, tapi jelas ini kriminal, ini kejahatan sejak awal," tegasnya.