Freeprt Indonesia Tegaskan Komitmennya Rangkul Pengusaha Lokal Jatim Jelang Operasional di Juli 2024

“Ke depannya kita akan kontribusi ke negara hampir mencapai US$ 40 miliar per tahun atau 60 triliun per tahun,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Mantan Wakil Gubernur Jatim periode 2029-2024 Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa untuk menjaga daya saing perekonomian Jatim, Pemerintah Provinsi Jatim berkomitmen menjalankan strategi nasional dengan mendorong daya saing industri manufaktur.

“Karena manufaktur adalah penyumbang terbesar perekonomian Jatim, lebih dari 30 persen. Untuk itu membutuhkan komitmen dalam membangun kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, daya dukung infrastrukturnya serta ketersediaan tenaga terampil. Tentuya juga perijinan dan segala hal dari ekosistem tersebut. Inilah yang menjadi fokus,” papar Emil.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Adik Dwi Putranto, menambahkan, PTFI bisa memberikan 'privilege' bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengusaha lokal Jawa Timur, khususnya Gresik untuk menjadi vendor Smelter PTFI yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik.

"Harapan ini menyusul sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi UMKM dan pengusaha lokal untuk  bermitra karena menggunakan standar internasional. Apalagi yang melakukan seleksi adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan PTFI," ungkap Adik.

Pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan manajemen Freeport. Karena manajemen Freeport ini untuk prakualifikasi sudah menstandarkan dan ada pihak ketiga yang bertugas melakukan seleksi.

"Kami memang ada kesulitan saat masuk di sistem mereka. Semoga Freeport bisa menjembatani dengan memberikan privilege kepada UMKM dan pengusaha lokal Jatim, khususnya Gresik,” tambah Adik.

Komitmen Freeport untuk merangkul UMKM dan pengusaha lokal harus dibuktikan dengan memberi kemudahan dan pendampingan. Sehingga mereka tidak akan merasa kesulitan untuk memenuhinya.

“Jadi kalau ada kurangnya dalam persyaratan ada yang mengarahkan,” ujar Adik.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Kadin Kabupaten Gresik Mohammad Choiril Rizal agar pengusaha lokal lebih diperhatikan, khususnya yang berlokasi di wilayah Ring 1 yang terdiri dari 9 desa dan Ring 2 yang meliputi kabupaten Gresik.

Choiril mengaku memang telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan manajemen Freeport, tetapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan.

Selain itu, kerjasama atau MoU secara tertulis dengan Kadin Gresik juga belum dilakukan.

“Kalau MoU khusus antara Freeport dengan Kadin belum ada. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir memang kami sudah beberapa kali urun rembuk dengan Freeport Indonesia bersama Pemda Gresik untuk melakukan klusterisasi UMKM yang bisa diakomodir, seperti Mamin,” komentar Choiril.

Ada sekitar 100 lebih UMKM dan pengsuaha lokal yang sudah dikumpulkan dan dikurasi, mulai dari UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minumkan (Mamin) ataupun kontraktor.

Tetapi memang untuk menjadi vendor Freeport itu tidak mudah, mereka standar internasional.

“Kami juga menyadari hal itu oleh karena itu kami berharap, ada privilage dari Freeport agar pengusaha lokal lebih diperhatikan,” pungkas Choiril.