Akademisi Jember Kritik Penguasa Kekang Pers Lewat RUU Penyiaran, Seharusnya Libatkan Dewan Pers

"Hal ini tercermin dari sikap dan tindakan DPR RI yang tampak selalu reaksioner pada setiap perkembangan yang terjadi. Terutama perkembangan media yang bertransformasi dengan cepat seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini," ucapnya.

Sikap anggota dewan seperti ini, tambah Suyono, jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyebutkan bahwa penyusunan sebuah regulasi baru harus melibatkan partisipasi publik.

"Sementara sejumlah pakar media, dan lembaga media, termasuk Dewan Pers mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan draf revisi RUU Penyiaran. Baik dalam proses dengar pendapat, maupun proses pembahasan lainnya," paparnya. *****