Mudahkan Investasi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Satukan Pelayanan Perizinan Mulai Tahun Ini

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Berbagai inovasi dilakukan Pemkot Surabaya untuk memudahkan investasi di Surabaya.

Di antaranya, pengurusan perizinan yang kini akan digabung dalam satu dinas saja, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Melalui terobosan ini, proses perizinan tak perlu melewati organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

"Perizinan hanya ada satu, di DPMPTSP. Sehingga orang-orang nanti kalau mengurus izin di satu tempat, kalau mengalami kesulitan, juga dilakukan di satu tempat,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Regulasi ini akan tertuang dalam peraturan wali kota (Perwali).

Pengubahan regulasi perizinan itu bertujuan untuk memotong panjangnya rantai birokrasi.

Cak Eri memaparkan, reformasi birokrasi ini juga bertujuan meningkatkan investasi di Kota Surabaya dan mengatasi kemiskinan.

Dengan tumbuhnya investasi maka diharapkan bisa menyerap tenaga kerja atau sekaligus mengurangi angka pengangguran.

"Visi saya adalah terkait (menurunkan) kemiskinan dan (meningkatkan) investasi. Sebab, ini akan berhubungan dengan stunting, pengangguran, dan segala macam," katanya.

"Tapi kalau investasi, maka terkait dengan pembangunan, sehingga saya harus memberikan kepastian kepada seluruh investor yang ke Surabaya bahwa perizinan sudah pasti,” paparnya.

Cak Eri Cahyadi juga meminta pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik Siola dilengkapi dengan Layanan Hotline.

Tujuannya, untuk mempermudah pemohon ketika berkas perizinannya ada yang kurang lengkap.

“Nanti ditelpon yang bersangkutan dikasih tahu, suruh melengkapi besoknya. Kalau sampai tidak dilengkapi maka berkas perizinannya akan dikembalikan. Itu nanti rekaman suaranya tersimpan di aplikasi,” ujarnya.

Selain Layanan Hotline, Cak Eri ingin pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik Siola juga dilengkapi dengan ruangan khusus untuk tanya jawab yang menggunakan teknologi AI (Artificial Intelegent) atau layanan suara.

Cak Eri menilai, cara ini bisa mengurangi tatap muka sekaligus potensi praktik pungutan liar (pungli) perizinan.