Pemkab Bojonegoro Fokus Tekan Stunting untuk Amankan Kekayaan Alam di Masa Depan

Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto mengatakan hal serupa.

Dia menandaskan stunting tak mungkin hilang jika diintervensi Pemkab Bojonegoro saja, alias kerja sama antar berbagai pihak dalam soal ini, mutlak.

Sebab, terang pejabat asal Palembang, Sumatra Selatan itu, intervensi stunting secara kerja sama jauh lebih efektif dan hasilnya lebih tampak.

Membuat intervensi stunting dapat dilakukan masif, menjangkau wilayah berskala kecil dan pelosok.

Ihwal anggaran untuk mengintervensi stunting, Adriyanto meneruskan, Pemkab Bojonegoro akan terus berupaya mencukupkan.

Tahun 2023 ini misalnya, dana APBD Bojonegoro untuk mengintervensi stunting sedikitnya Rp 100 miliar.

"Nanti kalau itu dirasa kurang, pada 2024 dana intervensi stunting tersebut akan ditambah," tandas Pj Bupati yang juga Direktur Transfer Dana Umum di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan itu.

Lebih lanjut, Adriyanto mengungkapkan, kendati sudah berjalan optimal, program-program Pemkab Bojonegoro untuk mengintervensi stunting ini tetap butuh evaluasi.

Hal tersebut akan dilakukan akhir 2023 ini.

Untuk diketahui, intervensi stunting dilakukan Pemkab Bojonegoro selalu buahkan hasil apik.

Data Dinkes Bojonegoro mengemukakan, sejak 2018 sampai 2023 ini, prevalensi stunting di Bojonegoro selalu mengalami penurunan.

Pada 2018, prevalensi stunting tercatat sebesar 8,76 persen (6.941 balita).

Pada 2019 turun 7,45 % (5.868 balita).

Pada 2020 turun 6,84 % (5.192 balita).

Pada 2021 turun 5,71 % (4.277 balita).

Pada 2022  turun 5,21 % (3.804 Balita).

Pada 2023 ini, tepatnya mengacu data bulan timbang Agustus 2023 lalu, prevalensi stunting sudah turun lagi.

Hanya menjadi sekitar 2,26 % (1.535 balita) atau turun sekira 50 % ketimbang 2022 lalu.