Pemkab Bojonegoro Fokus Tekan Stunting untuk Amankan Kekayaan Alam di Masa Depan

SURYA.co.id, BOJONEGORO - Kekayaan alam melimpah yang dimiliki Bojonegoro belum semua termanfaatkan.

Pemkab Bojonegoro perlu menyiapkan generasi yang prima untuk mewarisi dan mengelola kekayaan dimaksud.

Salah satu ikhtiar dilakukan Pemkab Bojonegoro untuk hal tersebut, yakni terus menekan kasus stunting pada bayi dan balita di Bojonegoro melalui beragam cara.

Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Bojonegoro, Nurul Azizah, menyebut kasus stunting amat diatensi Pemkab Bojonegoro.

Sebab, stunting merupakan ancaman serius di masa depan.

Jika hari ini banyak bayi dan balita mengidap stunting dan tak tertangani secara cakap, lanjut Nurul sapaannya, dikhawatirkan mereka kurang optimal mengelola kekayaan alam Bojoengoro di masa depan.

"Untuk menangani stunting di Bojonegoro ini, sembilan OPD (organisasi perangkat daerah, red) Pemkab Bojonegoro terlibat," tutur perempuan yang juga Sekretaris Daerah Bojonegoro itu, Kamis (26/10/2023).

Kesembilan OPD itu, kata dia, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DKPP), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya (DPKPCK), Dinas Peternakan Perikanan (Disnakkan), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdyaan Perempuan Perlindugan Anak Keluarga Berencana (P3AKB), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), hingga Inspektorat.

"Dari kesembilan OPD itu, leading sektor dalam mengintervensi stunting tetap dinkes. OPD-OPD lainnya sifatnya mendukung. Melalui program intervensi stunting di masing-masing bidang," tuturnya.

Misalnya, ungkap Nurul, di Dinas P3AKB Bojonegoro ada program pembinaan selama 1.000 hari bagi perempuan pasca melahirkan.

Di Dindik Bojonegoro ada program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak-anak PAUD.

Di DPKPCK Bojonegoro ada program pembangunan sanitasi, pendistribusian air bersih, hingga rehab rumah tak layak huni.

Sedang di Inspektorat, dana serta program intervensi stunting di OPD-OPD bersangkutan, diaduit secara khusus.

Selain mengandalkan internal Pemkab Bojonegoro sendiri, perempuan asli Bojonegoro ini meneruskan, Pemkab Bojonegoro juga menggandeng pihak lain dalam mengintervensi stunting ini.

"Pihak lain itu mulai kepolisian, TNI, hingga organisasi masyarakat di Bojonegoro. Semua kami ajak bersinergi untuk mengintervensi stunting di Bojonegoro ini," tutur perempuan kelahiran 1969 tersebut.

Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto mengatakan hal serupa.

Dia menandaskan stunting tak mungkin hilang jika diintervensi Pemkab Bojonegoro saja, alias kerja sama antar berbagai pihak dalam soal ini, mutlak.

Sebab, terang pejabat asal Palembang, Sumatra Selatan itu, intervensi stunting secara kerja sama jauh lebih efektif dan hasilnya lebih tampak.

Membuat intervensi stunting dapat dilakukan masif, menjangkau wilayah berskala kecil dan pelosok.

Ihwal anggaran untuk mengintervensi stunting, Adriyanto meneruskan, Pemkab Bojonegoro akan terus berupaya mencukupkan.

Tahun 2023 ini misalnya, dana APBD Bojonegoro untuk mengintervensi stunting sedikitnya Rp 100 miliar.

"Nanti kalau itu dirasa kurang, pada 2024 dana intervensi stunting tersebut akan ditambah," tandas Pj Bupati yang juga Direktur Transfer Dana Umum di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan itu.

Lebih lanjut, Adriyanto mengungkapkan, kendati sudah berjalan optimal, program-program Pemkab Bojonegoro untuk mengintervensi stunting ini tetap butuh evaluasi.

Hal tersebut akan dilakukan akhir 2023 ini.

Untuk diketahui, intervensi stunting dilakukan Pemkab Bojonegoro selalu buahkan hasil apik.

Data Dinkes Bojonegoro mengemukakan, sejak 2018 sampai 2023 ini, prevalensi stunting di Bojonegoro selalu mengalami penurunan.

Pada 2018, prevalensi stunting tercatat sebesar 8,76 persen (6.941 balita).

Pada 2019 turun 7,45 % (5.868 balita).

Pada 2020 turun 6,84 % (5.192 balita).

Pada 2021 turun 5,71 % (4.277 balita).

Pada 2022  turun 5,21 % (3.804 Balita).

Pada 2023 ini, tepatnya mengacu data bulan timbang Agustus 2023 lalu, prevalensi stunting sudah turun lagi.

Hanya menjadi sekitar 2,26 % (1.535 balita) atau turun sekira 50 % ketimbang 2022 lalu.