Wali Kota Eri Cahyadi Libatkan Warga untuk Turunkan Stunting, Kasus di Surabaya Terendah Nasional

SURYA.co.id, SURABAYA – Sukses Pemkot Surabaya dalam menurunkan angka stunting tidak dilakukan secara ujug-ujug.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan keberhasilan Pemkot dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk stunting berkat akumulasi kerja seluruh stakeholder.

”Saya berterima kasih kepada warga Surabaya atas kolaborasi bersama Kader Surabaya Hebat (KSH), perguruan tinggi, pentahelix, serta para orang tua asuh yang ikut berkontribusi lewat investasi yang ada di Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi ditemui di Surabaya belum lama ini.

Surabaya berhasil menurunkan angka prevalensi balita stunting (persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting) secara signifikan di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri.

Menurut data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, prevalensi angka stunting di Kota Pahlawan turun dari 28,9 persen (6.722 balita) di 2021 menjadi 4,8 persen (923 balita) di 2022.

Angka tersebut menjadi penurunan terbanyak dan menjadikan Surabaya sebagai daerah dengan tingkat prevelansi stunting terendah secara nasional.

Selama 2023, kasus stuntung terus turun hingga menyisakan 529 kasus (hingga September).

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini memaparkan berbagai upaya penanganan stunting di Kota Surabaya untuk menuju zero stunting di tahun depan, di antaranya, pemberian gizi pada balita secara menyeluruh (baik yang stunting maupun yang berisiko), penyuluhan pra nikah kepada calon pengantin (catin), pemberian obat tambah darah pada remaja perempuan, pelaksanaan open defecation free (ODF) atau bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dan beberapa terobosan lainnya.

Wali Kota Eri mengatakan, penyelesaian stunting di Surabaya dilakukan dari hulu ke hilir sehingga tepat sasaran dan efektif dilakukan, di antaranya, mencegah terjadinya pernikahan dini.

Hal itu dilakukan bukan hanya untuk mencegah stunting, akan tetapi juga bagian dari menyiapkan generasi emas di 2045.

Pernikahan dini berisiko cukup besar untuk melahirkan balita stunting.

"Untuk menerapkan larangan menikah dini, harus ada keberanian dari pemkot bersama Kemenag Kota Surabaya dan Pengadilan Agama (PA) Kota Surabaya. Dengan begitu, akan menjadi kekuatan besar untuk menghilangkan risiko-risiko ke depannya," kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri pun melakukan penandatanganan MoU/Nota kesepakatan antara Pemkot Surabaya,

Pengadilan Agama Surabaya, dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dalam upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur di Kota Pahlawan pada (22/9/2023) lalu.

Melalui MoU tersebut, pencegahan ini dimulai dari tingkat kelurahan.