Politik Mahar Caleg

Tidak Ada Penarikan Mahar untuk Caleg, Tapi Saat Sudah Menjabat Ada Iuran untuk Partai

Kepala Bappilu DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Samwil menegaskan, penarikan mahar untuk caleg adalah hal yang haram di Partai Demokrat.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
Istimewa
Kepala Bappilu DPD Partai Demokrat Jatim, Samwil. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Di tengah maraknya berita terkait penarikan mahar untuk caleg, Kepala Bappilu DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Samwil menegaskan bahwa hal itu tidak berlaku di Partai Demokrat Jatim.

Kepada SURYA.CO.ID pada Senin (5/6/2023), Samwil menegaskan, bahwa mahar adalah hal yang haram di Partai Demokrat.

Bahkan pria yang sudah tiga kali menang dalam pileg ini mengatakan, bahwa ia tak pernah ditarik mahar sebagai syarat untuk pencalegan.

"Nggak ada mahar di Partai Demokrat, apalagi di Jatim. Kalau ada yang mengaku ditarik mahar, silakan bilang ke saya," katanya tegas.

Pun untuk Pileg 2024 mendatang. Ia yang kini terdaftar sebagai bacaleg Partai Demokrat untuk Pileg 2024 dengan dapil Gresik Lamongan ini mengaku tak ditarik mahar, ditanya uang dalam rekening atau diminta menyetorkan sejumlah uang sepeserpun.

"Tidak ada. Semua gratis. Kalau kampanye ada APD, di Demokrat juga disediakan, tapi kalau mau menambah ya tidak dilarang," kata Samwil.

APD yang dibuatkan oleh partai disebutkannya misalnya adalah bendera, pamflet, stiker dan lain-lain. Dalam jumlah tertentu, APD itu disediakan oleh partai.

Begitu juga dengan uang saksi yang biasa disebut sebagai cost politic yang menentukan kemenangan. Dikatakan Samwil, mekanisme uang saksi sudah diatur oleh partai melalui badan saksi. Dimana ada proporsi secara persentase yang diberikan. 50 persen pusat, 25 persen DPD, dan 25 persen DPC.

"Jadi yang namanya mahar nggak ada lah itu. Tapi kalau sesudah menjabat ada yang namanya iuran partai. Dan jumlahnya nggak besar. Untuk anggota dewan tingkat kabupaten/kota Rp 3-5 juta. Kalau anggota dewan tingkat provinsi Rp 5-7 juta, itu sifatnya kerelaan," tandas Samwil.

Secara tegas ia ingin menyampaikan ke masyarakat, bahwa untuk menjadi wakil rakyat tak ditempuh dengan memberikan uang untuk membeli suara rakyat.

Ia membuktikannya sendiri. Bahwa dalam setiap kampanye, Samwil mengaku tak pernah membagikan uang untuk masyarakat. Namun ada strategi yang ia terapkan. yaitu dengan memberikan perhatian pada warga dan mengenalkan diri dengan cara yang tepat.

"Saya nggak pernah memberikan uang pada masyarakat. Tapi yang saya lakukan adalah memberangkatkan mereka ziarah wali lima. Pileg yang terakhir kemarin, saya memberangkatkan 300 an lebih bus untuk ziarah. Periode sebelumnya 200 bus," tandasnya.

Dalam memberangkatkan ziarah, ia tidak meminta masyarakat untuk memilih dirinya. Namun itu dilakukannya sebagai bentuk perhatian dan mengenalkan diri pada masyarakat yang ada di dapil sasarannya dalam Pileg.

Hal tersebut, menurutnya masuk dalam cost politik. Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kampanye dan mengenalkan diri pada para pemilih. Termasuk di dalamnya adalah biaya makanan, minuman dan juga jamuan yang lain.

"Ya, kalau ditanya berapa (cost politik untuk nyaleg) ya kalau dihitung 300 bus misalnya, saya ya Rp 1,5 miliar lah," tegasnya.

"Tapi bukan berarti yang nyaleg harus punya Rp 1,5 miliar ya. Itu kalau saya. Tapi misalnya artis nyaleg, bisa jadi costnya lebih kecil, karena dia sudah punya popularitas, sehingga elektabilitasnya bisa saja tinggi," tambah Samwil.

Artinya, ia menambahkan, bahwa kesiapan seorang caleg, maupun cara partai dalam menilai kesiapan caleg, tidak ditentukan dari banyaknya uang yang dimiliki. Melainkan kesiapan dari segi jejaring, relawan yang dimiliki untuk bisa memenangkan pertarungan pileg.

Sebagaimana diketahui, DPD Partai Demokrat telah menyetorkan 120 nama bacaleg untuk Pemilu 2024 di tingkat provinsi. Dari seluruh nama bacaleg, kata dia, lebih dari 30 persennya adalah perempuan dan sisanya laki-laki yang berasal dari berbagai profesi.

Selain petahana, bacaleg DPRD Jatim yang maju juga diakuinya memiliki kapasitas, karena telah melalui berbagai persiapan sehingga diyakini dapat berjuang maksimal untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.

"Kami menargetkan kenaikan kemenangan 15-20 persen di Pileg kali ini. Jika saat ini ada 14 kursi di DPRD Jatim, tahun depan kami berharap bisa 18 sampai 19 kursi," tegasnya.

Sejumlah strategi telah disiapkan termasuk sosialisasi ke masyarakat. Pihaknya juga yakin bahwa pileg juga akan mendapatkan coattail effect dari Pilpres dengan calon yang diusung oleh Partai Demokrat.

"Ketua Umum Partai Demokrat sangat millenial. Termasuk Ketua DPD Partai Demokrat Jatim juga keren dan sangat millenial. Ada figur-figur pemuda yang ada di Partai Demokrat yang diharapkan menjadi simbol optimisme untuk bangsa yang lebih baik," kata Samwil.

“Dengan modal itu, dan kami menjaga demokrasi bisa terus berjalan, kami optimis Demokrat akan memperoleh kemenangan yang signifikan di Pileg 2024,” pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved