3 Kali Seleksi Direksi KBS 'Zonk', Komisi B Sebut Pemkot Surabaya Tak Serius dan Boros Anggaran

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Machmud, menyikapi berlarut-larutnya rekrutmen direksi Kebun Binatang Surabaya

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: irwan sy
nuraini faiq/surya.co.id
KBS - Sejumlah pengunjung saat mengabadikan momen berada di tempat wisata Kebun Binatang Surabaya (KBS). Saat ini, Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS di bawah Pemkot Surabaya ini terjadi kekosongan direksi. 

Ringkasan Berita:
  • Rekrutmen Dirut KBS Gagal: Seleksi direksi PDTS Kebun Binatang Surabaya (KBS) berlarut-larut dan gagal tiga kali.
  • Pemkot Tak Serius: DPRD Surabaya (Machmud) menilai Pemkot tak serius, peserta lama kembali mendaftar, dan seleksi dinilai boros anggaran.
  • Dugaan Tunggu Figur: Kegagalan diduga karena Pemkot menunggu figur tertentu yang belum mendaftar.
  • Dampak Tanpa Pemimpin: Kekosongan direksi definitif dikhawatirkan berdampak buruk pada KBS sebagai tempat konservasi/edukasi dan target pendapatan.

 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Machmud, menyikapi berlarut-larutnya rekrutmen pejabat direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Pemkot Surabaya bahkan tiga kali menggelar seleksi.

Hasilnya belum juga ada calon direksi yang menggantikan Dirut KBS Khairul Anwar.

Baca juga: Seluruh Peserta Seleksi Direktur Kebun Binatang Surabaya Gagal Lulus Seleksi Fit and Proper Test

Dirut lama ini pensiun sejak Oktober 2024, dan hingga tiga kali seleksi, tak ada calon yang dinilai laik.

Machmud menilai Pemkot Surabaya tidak serius dalam proses rekrutmen yang sudah tiga kali dibuka namun tetap gagal menghasilkan calon yang memenuhi syarat.

"Yang tidak habis pikir, peserta lama kembali mendaftar. Bagian Perekonomian di Pemkot mestinya lebih serius lagi menyiapkan seleksi," kata Machmud, Kamis (20/11/2025).

Sampai mengulang tiga kali mengindikasikan proses seleksi tidak optimal.

Pemborosan Anggaran

Selain itu juga berulangnya seleksi menjadi indikasi pemborosan anggaran.

Politisi senior Demokrat ini menuturkan setiap kali seleksi pendaftaran itu ada biaya, mulai dari pembentukan tim seleksi dan lainnya.

Biaya-biaya itu tidak dihitung, padahal sudah tahu yang mendaftar itu tidak memenuhi syarat semua, tapi tetap saja digelar seleksi.

Machmud menegaskan bahwa sembilan peserta yang ikut seleksi terakhir merupakan orang-orang yang sebelumnya juga telah dinyatakan tidak lolos.

Namun karena tidak ada larangan, mereka kembali mendaftar.

Seleksi KBS berjalan tanpa evaluasi mendalam.

Menurutnya minimnya calon yang memenuhi syarat diduga ada persoalan internal manajemen KBS.

Pemkot Surabaya pun menunggu figur tertentu yang tidak kunjung mendaftar.

Sumber: Surya
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved