Penanganan Banjir di Kabupaten Sidoarjo Harus Lebih Jelas dan Terukur

Dengan adanya masterplan yang terkoneksi RDTR, pemetaan kawasan bisa lebih jelas. Mana kawasan industri, kawasan pertanian, permukiman, dan sebagainya. 

Demikian halnya potensi banjir yang ada, semua bisa terpetakan, sehingga penanganannya bisa maksimal.

Realisasikan Penanganan Banjir Sidoarjo

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat. 

Politisi PDI Perjuangan itu bahkan berulang kali mengingatkan Pemkab Sidoarjo untuk segera merealisasikan rencana pembuatan masterplan penanganan banjir di Sidoarjo. 

“Dengan masterplan yang jelas, program penanganan banjir juga bisa lebih jelas dan terukur. Tidak asal-asalan saja,” kata Dayat, panggilan Choirul Hidayat. 

Dia khawatir, kalau masterplan tidak segera dibuat, penanganan banjir akan menyesuaikan selera kepala daerah yang menjabat. 

Dicontohkan, di periode sebelumnya gencar diwacanakan pembangunan embung atau area serapan air di beberapa titik rawan banjir. 

Tapi ketika kepala daerahnya ganti, program itu seperti hilang begitu saja. 

“Harusnya kan ada perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang disusun oleh para ahli, kemudian dilaksanakan oleh siapapun yang menjabat. Sehingga penanganan banjir bisa maksimal dan terukur,” tandasnya. 

Pengerukan sungai atau normalisasi saluran, menurut Dayat, memang penting untuk meminimalisir potensi banjir. 

Tapi diyakini banjir bakal terus terjadi setiap musim hujan, dan pola penanganannya juga akan terus begitu-begitu saja sampai kapanpun, selama belum ada masterplan atau strategi yang terukur dalam penanganan banjir di Sidoarjo.

Master Plan Penanganan Banjir Disusun

Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo M Ainur Rahman menyebut masterplan penanganan banjir di Sidoarjo masih dalam proses penyusunan. 

Menurutnya masterplan itu sudah melalui proses pembahasan lintas instansi. 

Karena penanganan banjir bukan cuma kewenangan pemerintah daerah, tapi juga ada kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Sehingga butuh kolaborasi antarinstansi. Yang jelas kita sedang menyiapkan masterplan penanganan banjir secara menyeluruh. Sekarang ini masih dalam proses penyusunan,” kata Ainur.