SPM-MP Jatim dan Politisi Desak Bebaskan Aktivis, Kritik Kriminalisasi Suara Rakyat

SPM-MP Jatim & politisi desak pembebasan aktivis yang ditahan pasca aksi 25 Agustus 2025. Petisi ditandatangani, kritik kriminalisasi suara rakyat

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Cak Sur
Istimewa/Dokumentasi Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih
DESAK PEMBEBASAN AKTIVIS - Mahasiswa yang bergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Wilayah Jawa Timur, mendesak aparat membebaskan rekan mereka yang ditahan imbas kerusuhan pada aksi akhir Agustus 2025. Bersama sejumlah politisi, mereka menandatangani petisi berupa dukungan kepada para aktivis pada diskusi publik di Surabaya pada Selasa (28/10/2025). 

Politisi Gerindra, Hidayat, yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, menambahkan bahwa unjuk rasa adalah bagian dari menjaga kedaulatan rakyat dalam iklim demokrasi. 

"Itu bukan sekadar ekspresi politik, tapi kegelisahan panjang akibat ketimpangan sosial," kata Hidayat. 

Ia menyebut, Gerindra menanggapi ini dengan evaluasi dan pembenahan internal, sesuai arahan Ketua Umum sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto, agar kader lebih membumi dan pro-rakyat.

Tantangan Politik dan Tata Kelola Partai

Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, menyoroti empat tantangan besar politik Indonesia: biaya politik tinggi, jebakan oligarki, politik sandera dan politik involutif. 

Tantangan tersebut, menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik dalam pengelolaan internal.

"Kami di PKS sedang memperbaiki tata kelola partai, agar lebih transparan dan dekat dengan rakyat. Salah satunya melalui lima pilar good political party governance,” tandas Cahyo.

Sumber: Surya
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved