SPM-MP Jatim dan Politisi Desak Bebaskan Aktivis, Kritik Kriminalisasi Suara Rakyat

Ringkasan Berita:

• Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jatim dan politisi desak aparat bebaskan aktivis yang ditahan pasca aksi Agustus 2025.
• Petisi ditandatangani di diskusi publik, menuntut ruang demokrasi terbuka dan mengkritik kriminalisasi terhadap suara rakyat.
• Politisi Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PKS melihat protes sebagai alarm bagi penyelenggara negara untuk introspeksi dan pembenahan internal.

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Wilayah Jawa Timur (Jatim), bersama sejumlah politisi mendesak aparat untuk membebaskan rekan mereka, yang ditahan pasca aksi berujung kerusuhan kerusuhan pada akhir Agustus 2025. 

Desakan ini, disuarakan melalui penandatanganan petisi dukungan terhadap para aktivis dalam sebuah forum diskusi publik bertajuk "Dari Jalanan ke Meja Kebijakan," pada Selasa (28/10/2025).

Koordinator Wilayah SPM-MP Jatim, A Sholeh, menegaskan pentingnya menjaga ruang demokrasi tanpa kriminalisasi terhadap suara rakyat. 

"Kami telah menandatangani petisi untuk membebaskan para aktivis yang sampai hari ini belum jelas statusnya. Kami ingin ruang demokrasi yang terbuka, tanpa kriminalisasi terhadap suara rakyat," ujar Sholeh saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (29/10/2025).

Petisi yang ditandatangani bersama para politisi ini, berisi enam komitmen, di antaranya mendorong ruang aspirasi damai, menegakkan prinsip demokrasi dan mendukung kebijakan pro-rakyat. 

Diskusi publik yang berlangsung di Gedung Cak Durasim, Surabaya, menjadi komitmen bersama untuk memperkuat demokrasi dan dialog publik, menyikapi pasca gerakan massa 25 Agustus 2025. 

Acara tersebut, dihadiri sekitar 190 peserta dan perwakilan dari lima partai politik antara lain Demokrat, Gerindra, PKS, PSI dan Golkar.

Suara Politisi: Alarm Demokrasi dan Introspeksi Internal

Para politisi yang hadir dalam diskusi ini, menyikapi aksi 25 Agustus sebagai "warning" serius bagi penyelenggara negara. 

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Partai Golkar, Arif Fathoni, menilai gelombang protes tersebut harus dijawab dengan pembenahan serius.

"Gerakan kemarahan rakyat itu, alarm bagi kita semua untuk berbenah. Golkar menjadikan kantor partai sebagai rumah aspirasi rakyat,” kata Fathoni, menegaskan instruksi kader Golkar untuk memperkuat kedekatan sosial-politik dengan rakyat.

Senada, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Partai Demokrat, Sri Wahyuni, melihat aksi tersebut sebagai respons terhadap perilaku penyelenggara negara. 

Ia menekankan perlunya introspeksi dan membuka ruang aspirasi seluas-luasnya. 

"Kami jadikan momen itu sebagai introspeksi. Partai Demokrat membuka ruang aspirasi seluas-luasnya, dan berusaha mendekatkan diri dengan rakyat," ujarnya. 

Namun, ia juga mengingatkan, agar masyarakat tidak menggeneralisasi, karena masih banyak legislator yang memegang amanah rakyat.