Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Muhammadiyah Jatim: Langkah Positif dan Maju

SURYA.co.id, SURABAYA - PW Muhammadiyah Jawa Timur meyakini penyelengaraan ibadah haji mendatang bisa optimal dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah.

PW Muhammadiyah Jatim menyatakan dukungan atas keputusan DPR bersama pemerintah terkait revisi UU No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi UU.

Salah satu poin penting dalam revisi UU Haji dan Umrah memang peningkatan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

"Jadi kalau menurut kami ini adalah satu langkah yang positif dan maju," kata Dr KH. Syamsudin, Wakil Ketua PWM Jatim Bidang tarjih dan Tajdid, kepesantrenan dan pembinaan Haji-Umroh saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (27/8/2025).

Muhammadiyah tak memungkiri, dari tahun ke tahun pelaksanaan haji memang ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat.

Ada beberapa persoalan yang masih perlu diatasi.

Selama ini, pelaksanaan haji ditangani oleh Kementerian Agama.

Namun, Syamsudin memaklumi jika masih ada beberapa evaluasi mengingat Kemenag memiliki wilayah kerja yang lebih luas di luar urusan haji.

Dengan adanya kementerian khusus yang mengurusi haji dan umroh, Syamsudin optimistis pelaksanaan haji mendatang bisa semakin optimal.

"Tentu kita punya keyakinan seperti itu karena memang Kementerian Haji dan Umrah nanti, wilayah kerjanya hanya melulu itu. Jadi tidak terpecah dengan berbagai macam persoalan yang lainnya. Insyaallah kami yakin bahwa pasti akan lebih profesional, akan lebih baik," ujar Syamsudin.