Wanti-wanti Mahfud MD ke Menkeu Purbaya dan Prabowo Soal Utang Whoosh: Bukan Berarti Hapus Korupsi

Ringkasan Berita:

• Mahfud MD mendukung langkah pemerintah menyelesaikan utang proyek kereta cepat Whoosh.
• Presiden Prabowo berkomitmen mencicil utang sekitar Rp 1,2 triliun per tahun dan menilai proyek ini dari sisi manfaat publik, bukan hanya keuntungan finansial.
• Mahfud menegaskan pembayaran utang tidak boleh menghentikan penyelidikan dugaan korupsi Whoosh oleh KPK.

SURYA.co.id - Mahfud MD memberikan wanti-wanti terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait utang Whoosh.

Mantan Menko Polhukam itu menilai keputusan pemerintah mengambil langkah aktif dalam penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh merupakan kebijakan yang patut diapresiasi.

Ia merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan kesediaannya menanggung beban utang tersebut.

Pemerintah, melalui penjelasan terbaru, berkomitmen mencicil kewajiban sekitar Rp 1,2 triliun setiap tahun.

Prabowo menekankan bahwa keberadaan kereta cepat seperti Whoosh tidak dapat dinilai semata-mata dari sudut finansial.

Menurutnya, manfaat sosial, seperti mereduksi kemacetan, mengurangi polusi udara, dan mempercepat mobilitas masyarakat, adalah alasan utama yang harus disorot dalam proyek transportasi modern ini.

Meski begitu, Mahfud mengingatkan bahwa penyelesaian utang tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang membayangi pembangunan Whoosh.

Ia menilai upaya KPK yang masih aktif melakukan penyelidikan sebagai sinyal positif bagi transparansi keuangan negara.

Hal ini juga dianggap sejalan dengan fokus Prabowo sendiri, yang menekankan pentingnya setiap anggaran yang digunakan untuk proyek publik maupun subsidi transportasi harus dikelola secara bersih, akuntabel, dan bebas penyimpangan.

Mahfud menyampaikan pandangannya secara tegas. Ia menulis:

"Pemerintah, dengan skema apa pun, memang harus membayar biaya proyek Whoosh dengan Cina. Sebab kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU, tetapi dugaan korupsinya harus tetap diselidiki."

Ia melanjutkan dengan mengingatkan bahwa pelunasan kewajiban negara tidak dapat dijadikan dalih untuk menghapus jejak kejahatan:

"Memenuhi kewajiban bayar bukan berarti menghapus korupsinya. Bagus juga, KPK ternyata tetap bergerak," tulisnya melalui akun Twitter (X) pada Sabtu (15/11/2025).

Baca juga: Prabowo dan Menkeu Purbaya Kontras Soal Utang Whoosh, Akan Dibiayai APBN? Ini Kata Menko Airlangga

Setelah Prabowo memutuskan mengambil alih urusan utang Whoosh, Mahfud mengarahkan perhatian pada satu isu lain yang menurutnya tidak kalah penting: pemberantasan korupsi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai.