Berita Viral

Gebrakan Menkeu Purbaya Membuahkan Hasil, Survei 84,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerjanya

Berbagai gebrakan yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya membuahkan hasil yang manis. Siamk hasil surveinya.

instagram Purbaya Yudhi Sadewa
GEBRAKAN MENKEU PURBAYA - Gebrakan Menkeu Purbaya Membuahkan Hasil, Survei 84,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerjanya. 

Dalam sepekan terakhir, sederet keputusan dan pernyataan Purbaya ramai dibicarakan publik, mulai dari penolakan penggunaan APBN untuk proyek kereta cepat Whoosh hingga tegurannya kepada pegawai Bea Cukai yang nongkrong di Starbucks.

Berikut rangkuman gebrakan Menkeu Purbaya yang sedang jadi pembicaraan publik, melansir dari Tribunnews.

1. Menolak Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara

Purbaya menegaskan bahwa pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak boleh membebani APBN.

Hal ini menanggapi wacana pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah, sebagaimana diungkap COO Danantara, Dony Oskaria.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, Danantara memiliki kemampuan finansial yang cukup besar, dengan pemasukan dividen mencapai Rp 80 triliun per tahun, sehingga seharusnya mampu menanggung sendiri kewajiban tersebut tanpa campur tangan pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government," tegasnya.

Sikap tegas ini kembali ditegaskan Purbaya saat rapat dengan Dewan Pengawas Danantara di Jakarta Selatan.

"Sudah saya sampaikan (soal enggan membayar utang Whoosh memakai APBN)... Itu cukup untuk menutup bayaran tahunan untuk kereta api cepat," katanya.

Ia menambahkan, China Development Bank (CDB) sebagai kreditur tidak mempermasalahkan siapa yang membayar utang, selama skema pembayarannya jelas.

"Apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah?... Kita tunggu saja studinya nanti dan perintah dari Presiden," jelasnya.

2. Klarifikasi Soal Kritik terhadap Kementerian Lain

Setelah dikritik Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang menilai dirinya terlalu sering berkomentar soal kebijakan kementerian lain, Purbaya memberikan klarifikasi tegas.

"Saya enggak komentari Kementerian yang lain, bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap, kalau enggak diserap saya ambil uangnya," kata Purbaya dalam konferensi pers, Rabu (15/10/2025), dilansir Kompas TV.

Ia menegaskan tidak bermaksud mengomentari kinerja lembaga lain, melainkan memastikan penggunaan APBN berjalan efektif.

"Saya enggak komentarin kerja mereka (Kementerian lain)," ujarnya.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved