Gelar Pahlawan untuk Soeharto Dipersoalkan, Ini Sosok Adian Napitupulu yang Ikut Menolak

Ringkasan Berita:

• Adian Napitupulu menolak gelar pahlawan untuk Soeharto karena menilai kepemimpinannya otoriter dan tidak pantas dijadikan teladan.
• Kritik Adian soal HAM dan lingkungan, termasuk pelanggaran kebebasan pers, pembatasan organisasi, serta penebangan hutan besar-besaran.
• Kemerintah bersikukuh, Fadli Zon menyebut Soeharto memenuhi syarat, meski pro-kontra terus berlanjut.

SURYA.CO.ID - Inilah sosok Adian Napitupulu, yang ikut menolak rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. 

Rencana pemberian gelar pahlawan tersebut memicu pro-kontra di berbagai kalangan. 

Penolakan datang dari aktivis reformasi, akademisi, hingga sebagian masyarakat. 

Adian Napitupulu, salah satu tokoh reformasi yang ikut memperjuangkan jatuhnya Orde Baru pada 1998 juga menolaknya. 

Adian menilai Soeharto tidak layak dijadikan teladan. 

Menurutnya, kepemimpinan Soeharto yang otoriter selama 32 tahun tidak pantas dihargai dengan gelar pahlawan. 

“Gelar itu kan karena ada hal-hal yang memang menjadi keteladanan, kemudian ada banyak alat ukur ya segala macam. Nah, Soeharto apa ya?” ujar Adian saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (5/11/2025).

Baca juga: 40 Tokoh Diusulkan Mendapat Gelar Pahlawan Nasional: Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah

Sosok Adian Napitupulu 

Adian Napitupulu dikenal sebagai aktivis yang vokal menyoroti isu demokrasi dan hak asasi manusia. 

Adian aktif dalam gerakan reformasi 1998 yang menuntut berhentinya rezim Orde Baru. 

Selain itu, Adian juga menekankan pentingnya kesadaran sejarah bagi generasi muda dan kerap menyoroti isu kebijakan publik, HAM, serta lingkungan.  

Adian menolak klaim bahwa pembangunan era Soeharto menjadi alasan pemberian gelar. 

“Kalau gua pikir, siapapun bisa melakukan itu. Tapi kalau misalnya kemudian kita bilang apakah itu luar biasa, gua tidak lihat,” ujarnya. 

Ia menyoroti pelanggaran kebebasan pers dan hak petani selama Orde Baru. 

Banyak media dibredel, kebebasan organisasi dibatasi, dan sistem partai politik hanya diizinkan dua partai ditambah Golongan Karya.