Gelar Pahlawan untuk Soeharto Dipersoalkan, Ini Sosok Adian Napitupulu yang Ikut Menolak

“Artinya, kebebasan berorganisasi sebagai syarat demokrasi juga tidak tumbuh tuh di masa Soeharto,” kata Adian. 

Selain itu, catatan pelanggaran HAM meliputi peristiwa 1965, Petrus, Tanjung Priok, hingga Talangsari. 

Pembatasan lain, termasuk pelarangan jilbab. 

Dampak lingkungan dan ekonomi 

Adian menyoroti dampak kebijakan Soeharto terhadap lingkungan. 

Lahan pertanian di Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Tengah diambil tanpa ganti rugi memadai. 

“Sampai tahun ’95 atau tiga tahun sebelum jatuhnya Soeharto, ada sekitar 57 juta hektar hutan yang dijadikan HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Kalau kita asumsikan setiap hektar ada 200 pohon besar yang ditebang, maka paling tidak ada sekitar 11 miliar pohon lebih yang ditebang. Itu atas nama negara yang diberikan kewenangannya oleh Soeharto sebagai kepala negara,” jelasnya. 

Ia menekankan bahwa dampak dari kebijakan ini masih dirasakan masyarakat hingga kini. 

“Pohonnya ditebang tahun ’95, dampaknya terhadap kualitas udara kita sampai sekarang dong. Bahwa mereka tidak tahu terjadi penebangan pohon itu benar, tapi bahwa dampaknya mereka rasakan,” katanya. 

Adian juga menyoroti penguasaan lahan oleh keluarga Cendana, yang mencapai 3,6 juta hektar, lebih besar dari Provinsi Jawa Tengah. 

Ia menilai pengusaha yang muncul pada masa itu lebih mengandalkan proteksi negara daripada kemampuan usaha mandiri. 

“Kalau menurut gua yang paling penting itu, ya jangan berikan gelar pahlawanlah pada Soeharto. Masih banyak tokoh-tokoh bangsa ini yang berkorban dalam seluruh keterbatasannya tanpa merusak lingkungan, tanpa banyak hal yang lain yang memang tidak berdampak baik buat apa, buat bangsa dan negara, yang lebih patutlah jadi gelar, mendapatkan gelar pahlawan,” ujarnya. 

Adian mendorong negara lebih fokus pada program kerakyatan daripada mempertimbangkan gelar pahlawan untuk Soeharto. 

“Sudahlah, Soeharto itu ya sudahlah. Enggak usah diberikan gelar pahlawan, dan sebagainya, dan sebagainya. Lebih baik negara ini tidak usah dibikin gaduh lagi dengan gelar pahlawan buat Soeharto,” katanya. 

Pemerintah mempertahankan keputusan 

Sementara itu, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyatakan Soeharto memenuhi syarat pahlawan nasional.