Imbas Respon Prabowo Kontras dengan Menkeu Purbaya Soal Utang Whoosh, Pukat UGM Minta Hati-hati

Lebih jauh, ia menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru berbicara soal bail out atau kelanjutan proyek ke Banyuwangi sebelum hasil audit diumumkan secara transparan.

“Jadi menurut kami sebelum bicara soal ini akan di-bail out, ini akan dilanjutkan sampai Banyuwangi, terlebih dahulu harus diawali dengan audit menyeluruh agar pemerintah punya basis dasar untuk pengambilan kebijakan langkah selanjutnya,” tutur Zaenur.

Beda Respon Prabowo dan Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku setuju dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait misi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

Ia menilai proyek Whoosh memang tidak bisa dilihat semata dari sisi keuntungan finansial, melainkan juga memiliki misi besar dalam pembangunan regional. 

“Ada betulnya juga sedikit (pernyataan Jokowi). Karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” kata Purbaya, dikutip dari acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

Menurut Menkeu Purbaya, kehadiran Whoosh seharusnya mampu mendorong tumbuhnya ekonomi daerah di sekitar jalur kereta cepat tersebut. 

Namun, Purbaya menilai pengembangan kawasan di sekitar pemberhentian Whoosh masih belum maksimal. 

“Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan,” jelasnya. 

Pernyataan itu selaras dengan pandangan Presiden Jokowi yang menekankan bahwa proyek transportasi massal seperti Whoosh, MRT, LRT, dan KRL harus dinilai dari manfaat sosialnya. 

Jokowi menyebut proyek-proyek itu memberi social return on investment (SROI), seperti pengurangan kemacetan, penurunan emisi karbon, serta peningkatan produktivitas nasional.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh. 

Menkeu Purbaya menilai proyek tersebut berada di bawah pengelolaan korporasi Danantara, sehingga tanggung jawab keuangannya juga berada di sana. 

“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujarnya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). 

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terus-menerus menanggung risiko finansial dari proyek kerja sama yang dikelola secara bisnis.