Menkeu Purbaya Tiba-tiba Minta 'Dijaga' Anggota DPD RI Saat Mau Investigasi Pencairan KUR, Ada Apa?

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Senin (3/11/2025).
• Dalam rapat itu, Purbaya mendapat keluhan soal pencairan kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah habis di daerah-daerah. 
• Purbaya memastikan masih ada dana Rp 60 triliun yang dialokasikan untuk KUR. 
• Purbaya berjanji akan menginvestigasi masalah ini, namun dia meminta dijaga anggota DPD RI.

SURYA.co.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba-tiba minta dilindungi anggota DPR RI saat membahas tentang kredit usaha rakyat (KUR) di himpunan bank milik negara (bank himbara). 

Momen itu terekam saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada Senin (3/11/2025). 

Dalam rapat itu awalnya dibahas tentang pengucuran dana Rp 200 triliun ke 5 bank  yakni Bank BRI senilai Rp 55 triliun, Bank Mandiri Rp 55 triliun, Bank BNI senilai Rp 55 triliun, Bank BTN Rp 25 triliun dan BSI sebesar Rp 10 triliun.

"Pada dasarnya kita akan diamkan di sana. Bank biasa kan kalau ada deposito dia akan ngalokasin uangnya kan. Karena kalau enggak dia bayar ke saya bunga, return-nya bisa nol kalau ditaruh di brangkas. Jadi dia akan dipaksa menyalurkan uang itu. Itu yang saya paksa sebetulnya perbankan menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri," ungkap Purbaya dikutip dari youtube Kompas TV. 

Purbaya menjelaskan, dalam mengelola uang tersebut, bank himbara dilarang membeli dolar atau memberikan ke konglomerat, serta tidak boleh membeli SBN (surat berharga negara). 

Baca juga: Usai Bongkar Dana Rp 234 T Ngendap di Bank, Menkeu Purbaya Sindir Menohok ke Pemda yang Masih Protes

"Makanya saya kadang-kadang kan datang tuh ke bank-bank itu. Saya pernah ke BTN, ke BNI, sama Mandiri: 'Uangnya ke mana? Penyerapannya berapa? Anda beli dolar apa enggak?' Dia enggak ada yang ngaku beli dolar sih. Saya yakin beli dikit-dikitlah. Tapi kalau ketahuan, mereka enggak bisa lari," katanya.

Diakui Purbaya dia tidak mempunyai kekuasaan langsung di perbankan, karena saat ini bank di bawah Danareksa. 

"Tapi kan saya anggota Dewan Pengawas Danareksa. Di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Danareksa juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam kita sikat juga Danareksa-nya kalau mereka melindungi praktik-praktik yang jelek," katanya. 

Salah satu anggota DPD lalu menanyakan tentang kredit usaha rakyat (KUR) yang diakuinya sudah habis di daerah. 

Purbaya pun membantahnya, karena dari catatan dia ada dana Rp 284 triliun untuk KUR, dan baru dialokasikan Rp 224 triliun sehingga masih ada hampir Rp 60 triliun untuk KUR. 

Pengakuan Purbaya ini pun dibantah anggota DPD yang mengaku sudah turun ke daerah untuk mengecek ke sejumlah bank, dan ternyata alokasi untuk KUR sudah habis. 

Purbaya lalu berjanji untuk menanyakan hal itu ke Menko Perekonomian. 

"Oh, itu main-main dia. Bank mana ibu?," tanya Purbaya.

Anggota DPD ini pun mengurai temuan di daerah bahwa KUR sudah habis pada Oktober ini.