Respon Dedi Mulyadi Soal Wakil Walikota Bandung Diperiksa Kejaksaan, Wanti-wanti ke ASN: Bekerjalah

Ringkasan Berita:

• Gubernur Jabar Dedi Mulyadi enggan mengomentari pemeriksaan Wakil Wali Kota Bandung oleh Kejari terkait dugaan korupsi.
• Dedi menegaskan kasus tersebut sepenuhnya berada dalam ranah hukum dan menjadi kewenangan penyidik.
• Ia meminta agar proses hukum tidak menghambat pelayanan publik di Kota Bandung.

SURYA.co.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memilih tak banyak berkomentar terkait pemeriksaan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung.

Pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

"Oh gini. Yang terjadi di Pemkot Bandung adalah sudah menjadi ranah hukum," ujar Dedi ketika ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (31/10/2025), melansir dari Kompas.com.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini sepenuhnya berada di bawah kewenangan aparat penegak hukum.

Menurut Dedi, sebagai pejabat publik, dirinya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan menyerahkan seluruh tahapan kepada Kejari.

"Karena sudah menjadi ranah hukum dan kuasanya ada di penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung, kita serahkan sepenuhnya pada Kejaksaan Tinggi Kota Bandung dan kita nunggu nanti hasilnya seperti apa," lanjutnya.

Meski demikian, Dedi mengingatkan agar situasi hukum tersebut tidak mengganggu roda pelayanan publik di Kota Bandung.

Ia meminta jajaran aparatur pemerintah untuk tetap fokus pada kinerja dan tanggung jawab masing-masing.

"Tetapi saya meminta pada seluruh jajaran penyelenggara pemerintah daerah Kota Bandung untuk tetap bekerja dengan baik," katanya.

Selain itu, Dedi menegaskan bahwa pelayanan terhadap masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

Ia bahkan memberi perhatian khusus pada kebersihan kota dan infrastruktur dasar. 

"Dan yang paling utama saya pesan adalah bekerjalah sampahnya segera diselesaikan. Bekerjalah drainase-drainasenya segera dibersihkan. Bekerjalah saluran-saluran airnya segera dikeruk, ini yang penting," pesannya.

Baca juga: Sosok Erwin, Wakil Walikota Bandung yang Diperiksa Kejaksaan Terkait Kasus Dugaan Korupsi

Dedi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas fasilitas umum di Bandung.

"Kemudian bekerjalah tambah tukang sapunya, trotoarnya dan lapis jalannya dengan hot mix yang halus karena ini kota. Dengan cara apa, belanjaannya diarahkan untuk itu," tambahnya dengan nada tegas.

Sebagai seorang pemimpin daerah yang berpengalaman, Dedi tampak ingin menunjukkan keseimbangan antara menghormati proses hukum dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

Ia memahami bahwa kasus hukum bisa menciptakan kekhawatiran, namun menurutnya, pemerintahan tak boleh berhenti hanya karena satu masalah.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menjadi sorotan publik setelah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Meski ramai disebut sebagai operasi tangkap tangan (OTT), pihak Kejaksaan Agung memastikan bahwa pemeriksaan tersebut bukan bagian dari OTT.

“Bukan OTT. Memang tim penyelidik Kejari Kota Bandung saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Walikota Bandung dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, tetapi case beliau bukan OTT, tetapi case seperti biasa,” jelas Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (30/10/2025), dilansir dari Kompas.com.

Anang juga menegaskan bahwa ada beberapa kasus yang sedang dalam tahap penyelidikan terkait Erwin.

Namun, ia belum bersedia mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai kasus-kasus tersebut.

“Ada beberapa kasus yang diselidiki,” ujarnya singkat.

Pihak Kejaksaan Negeri Bandung dijadwalkan menggelar konferensi pers pada pukul 19.00 WIB untuk memberikan penjelasan resmi kepada publik.

“Nanti malam ada konferensi pers jam 7 dari Kejari Bandung,” tambah Anang.

Kasus ini menambah panjang daftar pejabat daerah yang diperiksa atas dugaan korupsi, menegaskan pentingnya integritas dalam birokrasi lokal.

Pemeriksaan terhadap Erwin patut disikapi dengan kepala dingin, sambil menunggu penjelasan resmi dari Kejaksaan. Publik memang haus akan transparansi, namun asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi.

Di sisi lain, upaya Kejaksaan menelusuri potensi penyimpangan patut diapresiasi sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggara negara. Momen seperti ini juga mengingatkan kita bahwa jabatan publik bukan sekadar kekuasaan, tapi amanah besar.

Bagi masyarakat Bandung, tentu harapannya adalah agar pemerintahan tetap berjalan stabil dan pelayanan publik tidak terganggu. Mari tunggu hasil konferensi pers malam ini untuk mendapat gambaran utuh terkait perkara ini.

Profil Erwin

Melansir dari Wikipedia, Erwin lahir 18 Mei 1972.

Ia adalah seorang politikus dari Kota Bandung.

Ia menjadi Ketua DPC PKB Kota Bandung sekaligus Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung.

Ia menjadi dikenal karena mendaftarkan diri menjadi Calon Wakil Wali kota Bandung, mendampingi Muhammad Farhan, diusung oleh Partai NasDem, PKB dan ikut didukung oleh Partai Buruh dan Gelora.

Erwin memulai pendidikan dasar di SD Cikutra V Kota Bandung, meneruskan di SLTP Santa Maria, dan pendidikan menengah atas di SMA Yodhatama.

Pendidikan tinggi ia mulai dari S1 Universitas Pasundan. Ia melanjutkan ke S2 Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Nusantara, Bandung. Saat ini ia sedang menempuh Program Doktor di Ilmu Pendidikan Uninus dan dalam persiapan sidang doktoral.

Ia menjadi Ketua DPC PKB Ketua Bandung selama 3 periode untuk tahun 2010-2025. Ia juga menjadi Dewan Penasihat FKPPI Kota Bandung untuk periode 2023-2028.

Ia juga menjadi Sekretaris Umum Garda Bangsa Jawa Barat I untuk periode 2017-2022. Ia juga menjadi Bendahara IKA FE Unpas pada tahun 2016 hingga 2019, serta Wakil Ketua HPN Jawa Barat.

Ia bersama Relawan Peduli COVID 19 PKB Kota Bandung ikut aktif melakukan disinfeksi di beberapa titik perumahan dan fasilitas umum di Kota Bandung saat wabah COVID19 terjadi.

Ia menjadi anggota DPRD Komisi D Kota Bandung, sekaligus sebagai anggota Badan Musyawarah dan Anggota Badan Anggaran.

Pendaftaran dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2024, setelah sebelumnya mengadakan rangkaian acara Acara Budaya di Titik 0 km, Bandung.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id