Berita Viral

Menkeu Purbaya Setuju dengan Jokowi Soal Pembangunan Whoosh, Tapi Tidak dengan Pembayaran Utangnya

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa setuju dengan Jokowi terkait misi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Tapi tidak dengan pembayaran utangnya.

|
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
Tangkap layar KompasTV
SETUJU DENGAN JOKOWI - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku setuju dengan pendapat Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal misi pembangunan kereta cepat Whoosh tapi tidak dengan pembayarannya. 

SURYA.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku setuju dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait misi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh

Ia menilai proyek Whoosh memang tidak bisa dilihat semata dari sisi keuntungan finansial, melainkan juga memiliki misi besar dalam pembangunan regional. 

“Ada betulnya juga sedikit (pernyataan Jokowi). Karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga,” kata Purbaya, dikutip dari acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

Menurut Menkeu Purbaya, kehadiran Whoosh seharusnya mampu mendorong tumbuhnya ekonomi daerah di sekitar jalur kereta cepat tersebut. 

Namun, Purbaya menilai pengembangan kawasan di sekitar pemberhentian Whoosh masih belum maksimal. 

“Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan,” jelasnya. 

Pernyataan itu selaras dengan pandangan Presiden Jokowi yang menekankan bahwa proyek transportasi massal seperti Whoosh, MRT, LRT, dan KRL harus dinilai dari manfaat sosialnya. 

Jokowi menyebut proyek-proyek itu memberi social return on investment (SROI), seperti pengurangan kemacetan, penurunan emisi karbon, serta peningkatan produktivitas nasional.

Baca juga: Usai Bea Cukai di Starbucks, Kini Pegawai Kemenkeu Santai Saat Jam Kerja: Halo Pak Purbaya

Menkeu Purbaya Menolak Pakai APBN

Sebelumnya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh

Menkeu Purbaya menilai proyek tersebut berada di bawah pengelolaan korporasi Danantara, sehingga tanggung jawab keuangannya juga berada di sana. 

“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujarnya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). 

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terus-menerus menanggung risiko finansial dari proyek kerja sama yang dikelola secara bisnis. 

“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,” pungkasnya. 

Pemerintah Indonesia dan China telah menyepakati restrukturisasi utang proyek Whoosh dengan memperpanjang tenor hingga 60 tahun, untuk menekan beban pembayaran tahunan menjadi sekitar Rp2 triliun. 

Kesepakatan ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja keuangan proyek tanpa membebani fiskal negara. 

Purbaya menilai, jika dikelola dengan baik, Whoosh bisa memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional, sejalan dengan gagasan Jokowi.

Jokowi Soal Perizinan Whoosh: Tidak Cari Laba

ALASAN JOKOWI - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan sebenarnya membangun kereta cepat Whoosh.
ALASAN JOKOWI - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan sebenarnya membangun kereta cepat Whoosh. (Kompas.com)

Jokowi menegaskan, transportasi publik tidak semestinya diukur dari untung-rugi finansial, melainkan dari manfaat sosial yang ditimbulkannya. 

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegas Jokowi. 

Menurutnya, manfaat sosial tersebut meliputi penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas, pengurangan polusi, hingga efisiensi waktu perjalanan. 

“Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya. 

Sebagai contoh, Jokowi menyinggung subsidi yang diberikan untuk MRT Jakarta. 

“MRT Jakarta mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI,” jelasnya. 

“Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, diperkirakan subsidi bisa mencapai Rp 4,5 triliun per tahun,” tambahnya. 

Ia juga mengakui bahwa mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan perkara mudah. 

“Memindahkan masyarakat dari mobil pribadi dan sepeda motor ke transportasi umum tidak mudah. Mengubah karakter itu sulit,” katanya. 

Meski demikian, Jokowi menyebut perubahan mulai terasa. 

“MRT Jakarta, misalnya, telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang sejak diluncurkan. Sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang,” ungkapnya. 

Ia mengajak masyarakat untuk bersyukur atas pergeseran perilaku menuju penggunaan transportasi publik. 

“Masyarakat patut bersyukur karena sudah ada pergerakan untuk berpindah dari kendaraan pribadi. Ini proses bertahap, tidak bisa langsung,” tutur Jokowi. 

Selain menekan kemacetan, Jokowi menilai pembangunan transportasi massal, termasuk Whoosh, memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi. 

“Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” tandasnya.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved