Demo Pati Ternyata Belum Berakhir, 500 Massa AMPB akan Geruduk DPRD, Tuntut Soal Bupati Sudewo

“Rencana awal aksi ke Jakarta menyebutkan 10 bus akan diberangkatkan, namun hanya 7 yang akhirnya digunakan. Menurut kami, tindakan dari para terlapor itu tidak dapat dibenarkan dan harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

Menanggapi laporan tersebut, Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, mengaku siap menghadapi proses hukum. Ia menilai laporan itu merupakan bagian dari hak warga negara.

“Kalau tidak salah, mereka laporkan saya soal penggelapan donasi. Tapi kami sudah laksanakan aksi ke KPK, bahkan rincian anggaran sudah kami bagikan di media sosial,” ujarnya saat ditemui di Mapolresta Pati.

Botok juga menegaskan dirinya tidak memegang langsung dana donasi, karena pengelolaan diserahkan kepada tim lapangan.

“Sisa anggaran juga masih ada. Tapi saya tidak tahu jumlah pastinya. Yang kelola teman-teman di lapangan,” pungkasnya.

Terkait tuduhan provokasi, Botok menolak keras. Ia menegaskan aksi AMPB merupakan ekspresi demokrasi.

“Demo itu bagian dari demokrasi. Kalau tidak siap dikritik, ya jangan jadi bupati,” tegasnya.

Bupati Pati Sudewo Beri Sindiran Pedas Pansus DPRD

Sebelumnya, Bupati Pati, Sudewo, akhirnya buka suara mengenai langkah DPRD Pati yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Pansus tersebut terbentuk setelah adanya aksi massa pada 13 Agustus 2025 yang menuntut evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Hak angket ini bahkan dinilai berpotensi menyeret Sudewo pada proses pemakzulan, meski ia baru memimpin Pati belum genap satu tahun.

Saat ditemui di Masjid Agung Baitunnur Pati pada Jumat (5/9/2025), Sudewo meminta agar kerja Pansus tidak dijadikan sarana kepentingan politik.

Menurutnya, lembaga tersebut seharusnya tetap menjaga marwah pemerintahan.

"Jangan karena ini live streaming (disiarkan langsung), lalu digunakan sebagai kesempatan untuk menelanjangi pemerintah," ujarnya, dikutip dari Tribunjateng.com.

Sudewo mengakui masih ada kekurangan dalam kinerjanya sebagai kepala daerah.